NASIONALISME EROPA MELAHIRKAN PERALIHAN IMPERIALISME MODERN

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Awal munculnya pemikiran barat pasca perang dunia ke-2, peradaban eropa membawa perubahan vital yang sangat berpengaruh disetiap wilayah kerajaan menuju sebuah negara republik. Perubahan ini bukan peristiwa yang terencanakan artinya suatu rangkaian dari sejumlah peristiwa yang berangsur-angsur merombak tatanan sosial masa lalu yang masih tampak tidak pernah akan berubah . Selama kelas penguasa berkuasa, migrasi dalam negeri menyebabkan timbul pergeseran penduduk kota dipaksa membenahi kegiatan tradisionalnya. Terjadinya deregulasi ekonomi ini, adalah upaya diktator penguasa meningkatkan industrialisasi sampai mampu menyuburkan sifat individual manusia dengan mengubah gaya hidup mewah yang menjadi monopoli lapisan masyakat kalas atas.

Perubahan sosial yang cepat, bukan satu-satunya kekuatan yang menyongsong perubahan dizaman modern ini. Dalam matriks “Perubahan Besar” yaitu komersialisasi industri di seluruh dunia untuk membangkitan negaranya dari ekspansi kolonialisme Eropa yang menerapkan sistem kapital ke segalah penjuru planet bumi, baik pada pergolakan politik dan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di setiap Negara. Namun dalam matrik ini revolusi sosial pantas mendapat perhatian khusus, karena harus dipisahkan dari berbagai jenis kontradiksi yang disertai konflik atas proses perubahan struktur sosal, terutama dua kombinasi kejadian yang timbul secara (kebetulan) bersamaan; yaitu adanya perubahan struktur masyarakat dan pergolakan kelas, serta terjadinya perubahan politik-sosial. Akan tetapi pemberontakan sering muncul dari kalangan kelas bawah yang tertindas adalah untuk mewujudkan perubahan sosial tanpa kelas masyarakat.

Memahami kontradiksi yang berskala besar seperti yang terjadi perang dunia ke-3, perlu pemahaman yang maju dalam menjelaskan objek yang mengisolasi aspek yang sama masuk dalam peristiwa revolusioner itu, misalnya hura-hura atau kudeta. Memandang revolusi harus secara keseluruhan, termasuk segala kerumitan yang ada didalamnya, dari kelas penguasa yang terus berusaha melakukan ekspansinya ke Negara luar untuk mendapat bahan mentah demi kepentingan negaranya dengan melibralisasi pasar. Periodesasi kekuasaan eropa menjelang tahun 1776 ekspansi ini mulai berkurang, dengan timbulnya revolusi amerika dan pecahnya imperium spanyol.

Negara-negara Eropa mengalami krisis sosial-revolusioner finansial yang mengakibatkan pergolakan politik-pertentangan kelas yang mencapai puncaknya dalam transformasi struktur masyarakat yang cukup mendasar. Pola perubahan itu merupakan hal yang lazim dalam pemberontakan petani melawan para tuan tanah yang telah mengubah tatanan sosial kelas masyarakat agraris. Penerapan sistem monarki yang otokratis dan protobirokratis digantikan oleh Negara nasional yang birokratis bersifat inkorporasi massa. Sedangkan tuan tanah di zaman revolusioner sudah tidak mempunyai hak istimewa, kebebasan peran khusus dalam mengendalikan petani dan pembangian surplus masyarakat petani melalui lembaga-lembaga kekuasaan politik regional dan lokal .

Marshall Plan-menyatakan bahwa sejalin kelindan dengan doktin Truman dalam memulihkan stabilitas perekonomian eropa (decade 1950-an) pasca perang dunia II, sekaligus meng-cover Negara-negara barat eropa dari intervensionisme timur eropa dibawah pimpinan Rusia Komunis, pada tingkat tertentu menandakan proses pergeseran dominasi kapitalisme internasional dari eropa ke amerika . Pada perkembangannya, pergeseran ini menghasilkan dominasi peleburan liberalism perekonomia dan teknologi amerika terhadap perkembangan capitalism di dunia sebagai pengganti atas pengertian-pengertian konseptuil kolonialisme eropa.

Peralihan imperialisme yang sifatnya menghancurkan di negara yang belum berkembang, cukup didomenasi oleh negara kuat setelah keruntuhan Stalinisme, berarti terjadinya eksploitasi yang makin parah terhadap Dunia Ketiga secara keseluruhan . Dominasi negara-negara metropolitan masih lebih besar dari pada di masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa birokrasi-militer lama yang langsung dikontrol oleh individu bos kolonial telah diganti tempatnya oleh dominasi kolektif atas dunia kolonial oleh negara-negara eksploiter yang kaya raya melalui mekanisme pasar bebas. Di bawah panji "globalisasi" dan "pembukaan pasar" imperialisme melakukan pemaksaan melalui kebijaksanaan penurunan tarif dan swastanisasi berbagai prasarana di seluruh Dunia Ketiga. Kebijakan-kebijakan ini adalah satu akibat dari krisis kapitalisme di Dunia Barat yang memaksa negara-negara imperialis tadi untuk terus mencari pasar dan lapangan investasi baru.

1.2 Rumusan masalah

Terkait penjelasan di atas, saya dapat merumuskan permasalahan yang akan dapat dipecahkan pokok persoalannya adalah :

1. Mengapa nasionalisme eropa mampu menyongsong perubahan di dunia ke 3?

2. Mengapa perkembangan kapitalisme merombak struktur masyarkat kelas lainnya?

3. Apa yang menyebabkan kontradiksi munculnya model peralihan imprealisme modern di dunia ke 3?

Bab II

Pembahasan

2.1 Proses Nasionalisme Eropa

Perjuangan kelas masyarakat eropa membentuk konsekuensi dari suatu krisis sosial revolusioner. Munculnya organisasi Negara birokratik yang terpusat melalui mobilisasi massa, berfungsi untuk mengkonsilidasikan revolusi dalam kontek perang saudara serta perang internasional. Salah satu revolusi yang terjadi di perancis merupakan peristiwa yang sangat kontroversial di kalangan sejarawan kontemporer yang dampaknya berpengaruh terhadap negara-negara dunia ke 3, sebagian aliran marxis menyatakan pendapat bahwa revolusi perancis dipimpin oleh para borjuasi untuk mengantikan feodalisme serta aristokrasi, dengan kapitalisme yang mapan. Uraian kontek ini secara sepihak benar, sebab pada umumnya masih berkisar dalam konteks sosial-ekonomi dari kerangka acuan yang mapan.

Perubahan struktur dan fungsi Negara memunculkan paham nation yang menonjol dalam terbentuknya sejarah kontemporer yang mencoba melihat lebih tajam seluruh makna revolusi. Peristiwa ini cukup kelihatan dalam esai alternative, menunjukkan bahwa logika konflik dan over produksi itu pertama-tama harus didasarkan pada transformasi sosial politik dan hukum yang akan diterapkan mekanisme birokrasi pemerintahan absolutism sampai mencapai level demokratisasi kerakyatan. Munculnya kerangkan legal-politik yang bermanfaat bagi kapitalisme yang lebih diakibatkan adanya perpaduan antara pergolakan politik untuk mencapai kekuasaan kapitalis birokratik.

Penerapan sistem birokratik kapitalistik pemerintahan negara didunia ke-3 cukup terlihat kelemahanya, ketika mengalami krisis politik pada tahun 1789 dari beberapa timbulnya regulasi ekonomi kapital yang akan membawa kontradiksi pada masyarakat kelas bawah yang mempunyai cita-cita revolusioner. Salah satu penyebab terjadinya peristiwa ini adalah negara mempercepat markentilisme (kapitalisme-perdagangan) ekspansi ekonomi kenegara-negara luar untuk mudah mendapat bahan baku dilakukan hampir satu abad lamanya. Produktivitas pertanian, industrialisasi perdagangan kolonial dan domestic, kesemuanya mengalami kenaikan harga dan tarif sewa meningkat lebih cepat dibanding tingkat upah yang rendah. Masyarakat mengalami kesenjangan sosial dari adanya perubahan sistem birokrasi, serta struktur masyarakat.

2.2 Perkembangan Kapitalisme

Kemajuan industri, yang motor penggeraknya adalah kaum borjuis, telah membuka isolasi kaum buruh, beralasan adanya persaingan dengan kombinasi revolusionernya. Kaum proletar mengalami berbagai tahapan perkembangan denga lahirnya perjuangan melawan kaum borjuis. Fase munculnya kapitasime dalam tahap ini kerapakali disebut sebagai tahap paling awal dari perkembangan modern kapitalisme (Kapitalisme Modern) yang berlangsung pada periode antara abad ke 16 dan 18, kerap disebut sebagai merchant kapitalisme (kapitalisme perdagangan). Di periode ini juga sering dengan ditentukannya ilmu bumi oleh pedagang-pedaganng luar negeri, terutama dari England dan Low Countries; European colonization of the Americas dan pertumbuhan yang cepat dari perdagangan luar negeri. Hal ini kemudian memunculkan kelas borjuasi dan akhirnya menenggelamkan sistem feudal yang telah ada sebelumnya.

Mekantilisme adalah sebuah sistem perdagangan untuk mengejar keuntungan, meskipun produksi yang tidak kapitalis. Karl Polanyi berpendapat bahwa kapitalisme belum muncul sampai berdirinya free trade (pasar bebas) di inggris pada 1830. Dibawah merkatilisme, para pedagang eropa, diperkuat oleh sistem kontrol dari Negara, subsidi dan monopoli, menghasilkan kebanyakan keuntungan dari jual-beli bermacam barang. Di bawah mekantilisme, serikat pekerja adalah pengatur utama dari ekonomi.

Diantara berbagai teori Merkatilis salah satunya adalah bullionism, doktrin yang menekankan pada pentingnya akumulasi logam mulia. Merkantilisme berpendapat bahwa negera seharusnya mengekspor barang lebih banyak dibandingkan jumlah yang diimport, dengan harapan bahwa luar negeri akan membayar selisinya dalam bentuk logam mulia. Merkantilisme juga berpendapat bahwa bahan mentah yang tidak dapat ditimbang dari dalam negeri maka harus diimport, dan mempromosikan subsidi, seperti penjaminan monopoli protective tarifft (tariff yang melindungi/proteksi ekonomi), untuk meningkatkan produksi dalam negeri dari hasil barang-barang produksi pabrik.

Para perintis merkantilisme menekankan pentingnya kekuatan negera dan penaklukan luar negeri sebagai kebijakan utama dari kebijakan ekonomi, jika sebuah Negara tidak mempunya supply (persediaan) bahan mentahnya maka mereka harus mengkoloni suatu daerah demi mendapatkan bahan mentah yang dibutuhkan. Koloni berperan bukan hanya sebagai penyedia bahan mentah tapi juga sebagai pasar bagi barang jadi. Agar tidak terjadi suatu kompetesi maka koloni harus dicegah untuk melaksanakan produksi dan dagangan dengan pihak asing (diluar dari Negara yang mengkoloninya.)

2.3 Model Peralihan Imperialisme Modern Dunia III

Masalah negara revolusi, melahirkan imperialisme dengan meleburkan program marketilisme yang ekspansi ditanah jajahan (baca: koloni). Bangsa eropa mempercayai bahwa kelangsungan negara industri sangat membutuhkan kerja sama dengan tanah jajahanya. Sebelumnya perang imperialis mendorong percepatan proses kapitalisme yang memonopoli negara terjajah. Akibatnya, dalam Abad ke-19 eropa melakukan ekspansi keberbagai Negara dunia terdiri beberapa motif yang dijadikan pegangan memperkuat ketahanan koloninya; adalah akibat revolusi industry, motif agama dan kemanusiaan, pertimbangan prestise. Salah satu pendorong lahirnya imperialism modern.

Aliran ini (Plekhanov, Potresov, Breshkovskaya, Rubanovic, dan dalam bentuk yang agak terselubung, Tuan-tuan Tsereteli, Cernov, dan konco-konconya di Rusia; Scheidemann, Legien, David, dan lain-lainnya di Jerman; Renaudel, Guesde, Vandervelde di Perancis dan Belgia; Hyndemann dan kaum Fabian di Inggris, dsb., dsb.), sosialisme dalam kata-kata dan chauvisnisme dalam perbuatan, berciri penyesuaian yang nista dan membudak dari "pemimpin-pemimpin sosialisme" tidak saja pada kepentingan-kepentingan borjuasi nasional "milik mereka", tetapi justru pada kepentingan-kepentingan negara "milik mereka sendiri", karena kebanyakan dari apa yang dinamakan Negara-negara Besar telah lama menghisap dan memperbudak sejumlah bangsa kecil dan lemah.

perang imperialis justru perang untuk membagi-bagi dan membagi-bagi kembali barang rampasan macam ini. Perjuangan untuk pembebasan massa pekerja dari pengaruh borjuasi pada umumnya dan dari pengaruh borjuasi imperialis pada khususnya, tidaklah mungkin tanpa perjuangan melawan prasangka-prasangka oportunis mengenai "negara". Pertama kali kita periksa ajaran Marx dan Engels tentang negara, kita bicarakan secara sangat terperinci segi-segi ajaran ini yang telah dilupakan atau telah didistorsikan sepenuhnya oleh kaum oportunis. Kemudian, kita akan membahas secara khusus orang yang paling bertanggungjawab atas berbagai distorsi dan pemutabalikan ini, yaitu Karl Kautsky, pemimpin yang paling terkenal dari Internasionale II (1889-1914), yang telah mengalami kebangkrutan yang begitu menyedihkan dalam masa perang yang sekarang ini.

Akhirnya, peralihan imperalisme dapat ditarik dari hasil pengalaman terjadinya peristiwa revolusi di Rusia tahun 1905, sedang menyelesaikan tahap pertama perkembangannya; tetapi seluruh revolusi ini pada umumnya dapat dipahami hanya sebagai salah satu mata rantai revolusi proletar sosialis sampai melahirkan perang imperialis di negara jajahannya. Maka dari itu, masalah hubungan revolusi sosialis proletariat dengan negara memperoleh bukan hanya arti penting dalam politik praksis, tetapi harus memperoleh juga segi pentingnya sebagai sebuah program mendesak, yaitu masalah kejelasan agenda politik massa mengenai apa yang akan harus mereka kerjakan di masa depan yang sangat dekat demi untuk membebaskan diri dari penindasan kapitalisme.

Bab II

Penutup

Kesimpulan

Beberapa catatan uraian diatas dapat digaris bawahi bahwa nasionalisme eropa merupakan salah satu bentuk proses lahirnya imperialism modern yang menjadi bagian penting dalam melancarkan kapitalisme yang mempunyai karakter yaitu; akumulasi, ekspansi, dan eksploitasi menjadi agenda politik internasional

Daftar Pustaka

Franz Magnis-Suseno 1999, Pemikiran Karl marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Theda Skocpol 1991, Negara Dan Revolusi Social; Suatu Analisis Komparatif Tentang Perancis, Rusia, Dan Cina, Jakarta. Anggota IKAPI.

Hernando De Soto 1992, Masih Ada Jalan Lain; Revolusi Tersembunyi Negara Dunia Ketiga,Jakarta. Anggota IKAPI.

Darsiti Soeratman 1974, Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern Jilid II, Yogyakaarta. Seri Penerbitan Textbook.

Michael P Todaro 1987, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta. Anggota IKAPI

Bertrand Russell 1946, History of Western Philosophy and Its Connection With Political and Social Circumstances From The Earlies Times to The Present Day, London. LTD

Sumitro Djojohadikusumo 1991, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta. Anggota IKAPI

Robert P. Clark 1989, Menguak Kekuasaan Dan Politik di Dunia Ketiga, Jakarta. Anggota IKAPI

Benedict Anderson 1999,Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal-Usul Dan Penyebaran Nasionalisme, Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Sundoro Hadi M 2007,Dari Renaisans Sampai Imperealisme Modern: Sejarah Peradaban Barat Abad Modern, Jember. Jember Universitas Press

Syam Firdaus 2007, Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3, Jakarta. PT Bumi Aksara

SUBJEKTIVITAS DAN OBJETIVITAS DALAM SEJARAH

Pandangan sejarah kebebasan manusia, banyak perspektif yang dapat meyakinkan bahwa tindakan manusia bermula dari kebutuhannya, nafsu, kepentingan, karakter, dan bakat-bakat dalam dirinya. Sesungguhnya, tindakan itu muncul seolah-olah berada dalam drama tindakan dan kebutuahan, nafsu, dan kepentingan adalah satu-satunya sumber yang menjadi penyebab efisien utama. Memang drama ini melibatkan tujuan universal, kebijakan, atau patriotisme yang muliah, tapi kebijakan dan tujuan seperti itu tidak memiliki makana dalam kanvas besar sejarah.

Kekuatan yang terletak pada fakta atas semua hal itu tidak terlalu memperihatinkan batasan hukum dan moralitas yang dibebaska padanya; dan karena dorongan alamiah ini lebih dekat dengan inti hakekat manusia dari pada kenyataan lahiriahnya yang mengarah pada pembentuakan atas diri, hukum dan moralitas. Ketika kita merenungkan fenomena pagelaran nafsu ini, dan akibat kekerasanyang ditimbulkannya maka pantas jika irasionalitas dihubungkan tidak hanya dengan nafsu itu, tapi bahkan-kita bisa mengatakan khususnnya-dengan desain kebaikan dan tujuan yang mulia.

Saat menyaksikan munculnya kejahatan, keburukan, bencana yang menimpa kerajaan yang pada awalnya berkembang dengan baik yang sebagai hasil keasi pikiran manusia, maka kesedihan yang datang atas terjadinya kerusakan yang bukan semata-mata kerja alam melainkan olah manusia, refleksi yang bisa menyadarkan kita akan sebuah kesediahan moral, sebuah pemberontakan kehendak baik ( roh ). Tanpa bermaksud menyatakan sesuatu dengan berlebihan, rangkaian bencana yang tampak sederhana namun pesti menyelubungi bangsa dan pemerintahan yang paling mulia sekalipun, bersandingan dengan kebijakan pribadi yang patut diteladani tentunya akan membentuk sebuah gambar menakutkan dan membangkitkan emosi yang paling dalam serta kesedihan tanpa harapan yang tidak bisa di imbangi dengan usaha yang bisa menghibur hati.

Kemudian yang kita perlu dititik tekankan, bahwa tak ada yang tertelesaikan tanpa adanya kepentingan pada sebagian orang yang menimbulkan “kepentingan” disebut “ nafsu”, maka seluruh individu tengah mengonsentrasikan semua hasrat dan kekuatannya, dengan kemauan, pada pengabaian atas semua kepentingan dan tujuan lain yang aktual atau pada satu objek-kemudian kita bisa menegaskan bahwa tak ada yang agung didunia bisa tercapai tanpa kehadiran nafsu manusia. Ada dua unsur dalam sebuah penyelidikan : Pertama, Ide ibarat kain. Kedua, Kompleksitas nafsu manusia ibarat permadani luas yang terhampar dalam sejarah dunia.

Hubungan antara keduanya secara konkret merupakan kebebasan moral dalam negara. Objektivitas partikular yang berkaitan dengan kehendak pribadi berdiri sediri secara keseluruhan untuk menentukan arahnya, karena seorang pribadi adalah wujud spesifik. Pada umumnya Istilah “karakter” yang mengekspresikan keunikan kehendak manusia. Berbeda dengan istilah “nafsu” yang bisa mengartikan partikularitas pada sebuah karakter, maka nafsu bersifat substansial (subjektif ) dapat dimunculkan dibawah bentuk kesatuan kebebasan dan kebutuhan. Hal ini kedua persepektif jelaskan akan lebih terinci.

Subjek sejarah

Dalam sejarah dunia, ketika manusia berhadapan dengan Ide yang telah memanifestasikan dirinya dalam unsur kehendak manusia, dari kebebasan manusia....jika dipandang secara objektif, ide dan individu partikular berada dalam pertentangan besar dengan kepastian dan kebebasan-perjuangan manusia melawan takdirnya. Tapi manusia menganggap kepastian tidak terpisah dari nasib, yang berasal dari Ide Ilahi.

Pertanyaannya kemudian; bagaimana Ide yang tinggi ini menyatu dengan kebebasan manusia ? kehendak individu adalah bebas dapat hadir secara abstral, absolut dan berada dalam dirinya, sesuai dengan apa yang dihendaki. Bagaimana kemudian yang univesal, yang rasional secara umum, menjadi penentu dalam sejarah? Kontradiksi ini tidak dapat dijelaskan dengan lengkap dan mendetail. Hubungan subjetivitas membawa tindakan manusia dalam sejarah menghasilkan akibat-akibat tambahan, dibalik tujuan dan pencapaian langsung, dibalik pengatahuan dan hasrat yang pesti.

Objek sejarah

Pengaruh asing ke dalam dunia kehidupan kebangsaan suatu bangsa melalui karya ilmiah yang sering dipandang tahaiyul. Anggapan itu didasarkan atas keyakinan bahwa dibidang ilmiah sejarah tentu disajikan serba ilmiah dan objektif ( R Moh. Ali, 2005 ). Faktor kenyataannya adalah : 1) masalah (problem) yang hendak dipecahkan oleh seorang penyelidik sejarah adalah hasil si penyelidik dapat dipengaruhi oleh faktor masa dan golongan. 2) penentuan sumber yang akan diselidiki bersifat selektif yang didasarkan atas faktor-faktor tersebut. 3) perumusan fakta dari sumber-sumber yang akan diatas di kuasai oleh faktor tersebut. 4) pembuatan hubungan antar fakta yang tidak dapat dilepaskan dari seleksi dari sejumlah kemungkinan berdasarka faktor-faktor. 5) prnempatan fakta kedalam rangkaian atau struktur yang lebih besar (cerita dsb).

( Hegel, 2005 ), Partikular memiliki peran sendiri dalam sejarah dunia dan kehidupan manusia terbatas, suatu saat akan mengalami mati. Ide umum yang melibatkan dirinya dalam oposisi universal masih beradah di balik layar aspek individualitas manusia hubungannya dengan yang tertinggi, yaitu sebuah unsur yang secara absolut tidak berposisi sebagai subordinat kepentingan subjektif, untuk mengawali sesuatu yang khas bagi nseorang individu yang menghargai dirinya sendiri sebagai orang yang paling bijak yang bersifat Ideal. Namun dengan Istilah “Ideal”, kita memahami yang Ideal dari nalar, kebijakan dan kebenaran.

Menemukan kesalahan subjektif dalam sudut pandang yang hanya bertempuh pada kekurangannya, tanpa memahami nalar universal yang dikandungnya. Dalam menyatakan sebuah perhatian demi kesejahteraan secara keseluruhan dalan dalam menunjukkan kemiripan nurani yang baik, nalar bisa saja terlalu pongah dengan keadaannya yang agung.

Daftar Pustaka

 Mudji Sutrisno Sj, Nalar dalam Sejarah. Mizan Republik, 2005

 Dr. Darsono P, pengantar sejarah dan metode sejarah. Jakarta, 2007

 R. Moh. Ali, pengatar sejarah indonesia. Yogyakarta 2005

SEJARAH PERS DI INDONESIA

“Jangan kambing hitamkan teori, tapi hitamkan diri dalam aksi. Ok!”

(provokasi awal)

Secara filosofis, sejarah pers di indonesia sudah ada semenjak bangsa ini mengenal tulisan. Mungkin kita pernah tahu bahwa pada saat bangsa ini masih terkotak-kotak dalam bentuk kerajaan, daun lontar merupakan media yang lazim ditemui pada saat itu. Dengan tulisan di atas lontar itulah, penyebaran informasi, baik dari orang ke perorangan, maupun dari satu orang kepada khalayak dilakukan.

Namun jika ditiinjau dari terminologi modern, sejarah pers di Indonesia mulai tercatat saat kepulauan Nusantara ini dikuasai oleh para pedagang dari Belanda. Dalam upayanya menguasai negeri ini, Belanda masih belum membentuk dirinya dalam wujud pemerintahan. Tapi, masih dalam bentuk kongsi dagang–yang merupakan persekutuan antara para pengusaha dan penguasa-bernama VOC, singkatan Verenigde Nederlandesche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, yang kemudian dilafalkan sebagai Kompeni oleh orang-orang kita pada masa itu. VOC inilah yang membawa mesin cetak ke Hindia Belanda –sebutan bagi Indonesia sebelum merdeka-untuk kepentingannya mencetak pamflet-pamflet, maupun maklumat-maklumat untuk kepentingan dagang mereka sendiri.

Begitulah awalnya, sampai kemudian VOC menerbitkan koran yang bernama Bataviase Nouvelles, yang tentu saja beredar di kalangan terbatas. Selain berisi informasi tentang kondisi perdagangan di Hindia Belanda, koran ini juga memuat maklumat penguasa VOC dan pengumuman-pengumuman lelang. Bentuknya sendiri berupa selembar kertas folio, yang kedua halamannya masing-masing terdiri dari dua kolom. Setelah itu kemudian bermunculan koran-korang terbitan Belanda, yang tentu saja berbahasa Belanda. Kebanyakan koran-koran tersebut dibuat untuk kepentingan iklan. Maka, wajar jika di belakang namanya selalu melekat kata advertentieblad, terjemahan dari lembaran iklan. Koran-koran model ini terus bermunculan hingga VOC bubar, dan kekuasaan Belanda berubah menjadi pemerintahan Kolonial. Meskipun kemudian muncul penerbitan swasta, namun tetap saja para praktisinya adalah orang-orang Belanda, jika tidak Indo.

Seperti yang terjadi pada tahun 1885, saat itu ada koran berbahasa Jawa, juga dengan menggunakan huruf Jawa. Koran yang bernama Bromartani itu ternyata dijalankan oleh keturunan Belanda. Sengaja mereka membuat koran semacam itu, untuk mengkait penduduk lokal yang dalam perhitungan mereka merupakan pasar yang potensial. Setelah Bromartani, muncul koran sejenis bernama Poespitamancawarna. Selain bahasa Jawa, juga muncul koran-koran berbahasa Melayu di berbagai tempat, antara lain Selompret Melajoe di Semarang, Bientang Timoor dan Pertela Soedagaran di Surabaya, Tjahaja Siang di Tondano dan Mataharie di Jakarta. Kedua koran yang disebut terakhir adalah koran misionaris Kristen. Meskipun semua koran itu diterbitkan oleh orang-orang dan perusahaan Belanda, namun secara tidak langsung membuat penduduk pribumi melek huruf. Sampai akhirnya, saat pehitungan kalender Masehi memasuki abad ke-20 peranakan pribumi dapat mengelola koran sendiri.

Sebut saja misalnya Tirto Adhi Soerjo. Dia mengasuh koran Pembrita Betawi di Jakarta. Juga ada Abdul Rivai yang pernah memimpin Bintang Hindia. Perlu diketahui bahwa peranakan Tionghoa juga punya peran dalam perkembangan sejarah pers di Indonesia. Salah satunya adalah Lie Kim Hok yang pernah mengasuh Bintang Djohar. Di tangan bangsa sendiri –dan juga keturunan Tionghoa—koran-koran bukan dijadikan sebagai alat bisnis belaka, namun kemudian dikembangkan menjadi koran perjuangan, seiring dengan kebangkitan kesadaran keindonesiaan. Tidak jarang, koran-koran di awal abad ke-20 itu memuat berita tentang ketidakadilan pemerintahan Kolonial, juga memuat surat-surat pembaca yang mengkritik tindakan para priayi, yakni golongan bangsawan yang menjadi kakitangan penguasa. Sebagai contoh, dapatlah dilihat tulisan Abdul Rivai di Bintang Hindia berikut:

Bila kita bandingkan bangsa Hindia dengan “bangsa koelit poetih”, maka pelbagai djoea perbedaan, jang akan didapati ... sama besarnja dengan kelainan boemi dan langit... Apakah sebab perbedaan ini?...Di Europa adalah doe djinis BANGSAWAN:

“BANGSAWAN OESOEL, BANGSAWAN PIKIRAN”

Bangsawan usul yang dimaksud Rivai adalah para priyayi, dan bangsawan pikiran adalah kaum intelektual. Secara sadar Rivai sedang membangun kesadaran bangsanya agar menjadi bangsawan pikiran sehingga dapat mengalahkan bangsawan usul yang sekarang sedang menjajah negerinya.“Perlawanan” pers anak negeri semakin nyata setelah Tirto Adhi Soerjo menerbitkan Medan Prijaji. Tirto termasuk orang yang radikal, kritis terhadap ketidakadilan pemerintahan Kolonial. Maka, dia merupakan tokoh pers perjuangan di Indonesia. Semenjak itulah kemudian orientasi pers yang pada mulanya demi kepentingan bisnis berubah menjadi alat propaganda mewujudkan cita-cita idealisme bangsa. Kiprah pers Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan tidak berhenti sampai di sana. Dekade kedua setelah abad ke-20, yakni Jaman Kolonial Belanda (1914-1941) .Pers mahasiswa lahir se-mainstream dengan munculnya gerakan kebangkitan Nasional yang di tulang punggungi oleh pemuda, pelajar dan mahasiswa.

Pers Mahasiswa waktu itu menjadi alat untuk menyebarkan ide-ide perubahan yang menitik beratkan pada kesadaran rakyat akan pentingnya arti sebuah kemerdekaan. Dalam era ini muncula Hindia Putra (1908) yang dipelopori oleh Indische Vereeninging [mahasiswa indonesia di Belanda], organisasi ini berubah nama Indonesische Vereeninging pada tahun 1922, dan tahun 1923 kembali ke tanah air. Akhirnya tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia, Jong Java (1914) dipelopori oleh pelajar dan mahasiswa, Ganeca (1923) dipelopori oleh organisas mahasiswa BSC atau CSB, Indonesia Merdeka (1924) dipelopori oleh mahasiswa Indonesia di Belanda, Soeara Indonesia Moeda (1928) dan Oesaha pemoeda (1930) di lahirkan oleh pelajar dan mahasiswa Indonesia di Kairo Mesir, yang secara gigih keberadaan pers Indonesia semakin memperlihatkan tekadnya menuju Indonesia merdeka. Sebut saja misalnya Fikiran Ra’jat. Koran terbitan Bandung ini sering memuat tulisan-tulisan Bung Karno tentang pentingnya Nasionalisme. Sedemikian potensialnya pers bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, sampai-sampai Pemerintahan Belanda membuat aturan bredel untuk koran yang dianggap melawan. Demikian juga dengan pemerintahan Jepang.

Dari tahun 1945-1948, belum banyak Pers Mahasiswa yang lahir secara terbuka karena para Mahasiswa dan Pemuda terlibat secara fisik dalam usaha membangun bentuk Republik Indonesia. Penulis mencatat pada era Majalah IDEA yang diterbitkan oleh PMIB yang kemudian berganti PMB pada tahun 1948. Pasca kemerdekaan, dunia pers sepertinya memasuki eforia. Seiring dengan banyaknya partai di era demokrasi liberal tahun 1950 barulah Pers di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat yang berazas kepartaian. Bahkan masing-masing partai membawa pesan propaganda yang berpolemik pendapatnya melalui media. Suasana politik yang memanas, tak jarang sampai halaman-halaman koran pun ikut panas pula.

Sejumlah Pers Mahasiswa meningkat secara pesat yang diiringi dengana segala dinamika yang ada. Kemudian muncul suatu hasrat dari berbagai Lembaga Pers Mahasiswa untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari sisi redaksional maupun sisi perusahaan. Dan, atas inisiatif Majalah Gama, diadakan konferensi I Pers Mahasiwa Indonesia dikaliurang tahun 1955 menghasilkan dua organisasi yaitu Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI yang ketuanya T Yacob) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI yang ketuanya adalah Nugroho Notosusanto). Dalam era ini, opini Pers Mahasiswa dalam hal kematangannya tidak kalah dengan Pers Umum. Bahkan, era in dianggap keemasan Pers Mahasiswa Indonesia yang kemudian mengikuti Konperensi Pers Mahasiswa Asia yang diikuti oleh negara Australia, ceylon, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, New zealand, pakistan dan Philipina. Kemudian Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia mengadakan kerjasama dengan Student Information of Japan dan college editors Guild of the Philipphines (perjanjian segi tiga). Namun kedua kubu jaringan pers melakukan [16-19 Juli 1958] Konferensi II Pers Mahasiwa Indonesia. Hasilnya SPMI dan IWMI melebur menjadi satu wadah IPMI [Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia], dihadapkan dengan situasi yang panasnya ‘konflik’ dalam pertarungan partai politik terjadi sampai tahun 1965.

Dimana kita semua tahu bahwa [10 September] IPMI membuat surat pernyataan tentang Independensi IPMI terkait isu IPMI anak PSI dan Masyumi serta tidak mencantumkan Manipol Usdek dalam AD/ART IPMI. Pada 25 – 30 September 1966 Musyawarah kerja nasional dan Simposium IPMI se-Indonesia di Bandung. Hasilnya IPMI terlibat dalam arena politik. IPMI bekerjasama menjadi Biro Penerangan dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). pada masa ini 1966-1968 pengurus IPMI di daerah menerbitkan media. Di Jakarta terbit Mahasiswa Indonesia [menjelang G 30.S] dan harian KAMI. Di Bandung terbit Mahasiswa Indonesia [1966, edisi Jabar], Mimbar Demokrasi (30 September 1966]. Di Yogyakarta terbit Mahasiswa Indonesia [edisi Jateng], Muhibbah [UII, 11 Maret 1967]. Di Banjarmasin terbit Mimbar Mahasiswa [1968], di pontianak terbit mingguan KAMI [1968, edisi Kalbar], di Surabaya terbit mingguan KAMI [1968, edisi Jatim] di malang terbit Gelora Mahasiswa Indonesia [1967] di Makasar terbit mingguan KAMI [akhir 1966] dan sebagainya. Ditetapkannya UU no. 11 th 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, saat itu konon telah terjadi upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI. Kita juga tahu bahwa akhirnya PKI berhasil ditumpas oleh pemerintahan baru, juga unsur-unsur yang dianggap PKI pun ikut diberangus. Koran-koran kena efeknya. Koran milik PKI dibekukan. Koran-koran yang lain ikut tiarap, takut kena gulung. Nampaknya, tradisi bredel ala Belanda ternyata masih dipertahankan oleh pemerintahan baru tersebut. Sampai, cerita tentang peristiwa G 30 S pun hanya satu versi, yakni versi koran milik ABRI. Pada 28-30 Juli 1969 konggres II IPMI, menyatakan independensi organisasi menyusul kondisi politik dan tidak dalam lingkar birokrasi kekuasaan yang baru. Pemerintah membentuk BKSPMI (Badan Kerjasama Pers Mahasiswa Indonesia) yang dibentuk sebagai tandingan IPMI dan untuk mengerdilkan peran IPMI.

Memasuki era 70-an, kekuasaan Orde Baru semakin kuat. Bahkan Pemilu tahun 1971, orde baru menguasai kursi MPR 60 %. Konggres III IPMI di Jakarta. Terpilih Fahmi Alatas sebagai ketua umum. Hasilnya IPMI dipaksa untuk back to campus dan terjadi perpecahan yang menolak konsep ini. Harian KAMI menyatakan diri bukan pers mahasiswa yang berada di luar kampus. Pers mahasiswa dipaks menjadi sub sistem dalam struktur birokrasi kampus. Tercatat juga rekomendasi pemerintah menyatakan tidak boleh ada suara selain suara pemerintah. Sampai pada titik itu boleh dibilang tidak ada demokrasi, kalaupun ada hanyalah demokrasi semu semata. Produk pers yang ada pada saat itupun dipaksa untuk mengikuti apa maunya pemerintah. Pokoknya, koran-koran, ataupun majalah-majalah, dipaksa untuk memberitakan keberhasilan pembangunan. Kalaupun ada peristiwa penggusuran rumah atau tanah, akibat agenda pembangunan, tidak boleh diberitakan. Kalau berani memberitakan, ancamannya adalah bredel.

Pada 15 Januari 1974 Peristiwa MALARI (Mala Petaka Limabelas Januari). 11 surat kabar harian dan 1 majalah berita dibreidel untuk upaya menghentikan demontrasi mahasiswa di Jakarta. Diantara demo yakni menggugat sistem pembangunan ekonomi orde baru. [dalam waktu yang hampir bersamaan] terbitan kampus dibreidel; Salemba, Makara, Komunikasi Massa dan Tridharma di jakarta, Kampus, Integritas, dan Berita ITB di Bandung, Muhibah, Gelora Mahasiswa, dan Ar-Risalah di Yogyakarta, serta Aspirasi di Palembang. Sekitar periode masa awal orde baru ini sejumlah 46 dari 163 surat kabar di seluruh Indonesia dibreidel. [pers] dibreidel: harian Masa Kini di Yogyakarta, Lensa Generasi di Tanjung Karang, Pelita, Sinar Harapan, Jurnal Ekuin, Jayakarta, dan Prioritas di Jakarta, Majalah Expo, Topik, matahari, dan Fokus di Jakarta, Tabloid mingguan Monitor di Jakarta, dan majalah-majalah berita, Tempo, dan Editor serta tabloid mingguan Detik di Jakarta. Keluar SK Mendikbud no 028 tahun 1974 tentang kegiatan kemahasiswaan di bawah pimpinan perguruan tinggi. Meski di bawah kendali struktur kampus beberapa pers mahasiswa lahir pada periode ini. [28 Oktober] konggres I KNPI, yang ingin menjadikan KNPI sebagai wadah tunggal organisasi pemuda dan ormas mahasiswa

Pada tahun 1975 muncul Peraturan Menteri Penerangan No. 01/per/menpen/1975 yang menggolongkan pers mahasiswa dalam penerbitan khusus dan adanya SIT [surat izin terbit]. Sehingga membatasi ruang lingkupnya, dengan diarahkan dari isu-isu politik ke urusan teknis dan akademis praktis. Kongres IPMI ke IV pada bulan Maret 1976 di Medan. IPMI belum mampu keluar dari permasalahan hidup antara di luar atau di dalam kampus. Akhirnya, IPMI gagal dalam mencari eksistensinya, tidak menghasilkan AD/ART baru, ditambah IPMI banyak ditinggalkan oleh LPM anggota yang memang pada saat itu terlalu enjoy mengurusi urusan di dalam kampus masing-masing sehingga lupa kewajiban organisasi skala nasional yang dulu pernah dibentuk bersama, selain itu juga menyusul aktivis baru yang ahistoris tentang IPMI . SK no. 28/1978 tentang wewenang dan batas permainan civitas akademika kampus. [21 Januari] SK Pangkopkamtib No. SK EP/02/KOPKAM/I/1978 tentang perubahan Dema. [31 Januari] SK Mendikbud no. 1256/U/1978 ditetapkannya tentang penetapan NKK.SK Mendik bud no. 037/U/1978 tentang Bentuk Penataan Kembali Kehidupan Kampus. Instruksi Dirjen Dikti no. 002/DJ/inst/1978 tentang pokok-pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Bulan Janusari ini tentara menduduki kampus, menangkap pimpinan gerakan menyusul instruksi pembekuan Dema. [19 April] SK Mendikbud no. 0156/U/1978. Maka dengan diberlakukannya NKK/BKK ini mengurung ruang gerak Aktivis Pers Mahasiswa dalam kampus.

Pada kelembagaan mahasiswa, melalui NKK/BKK terjadi strukturisasi dalam setiap kegiatan mahasiswa. Kondisi demikian menyulut api-api protes mahasiswa sepanjang tahun 1974-1978, yang diantaranya dilakukan oleh Dewan Mahasiswa (Dema) meski sudah dibekukan. pemerintah membreidel sementara 7 surat kabar harian di ibu kota untuk meredam meredam aksi demonstrasi mahasiswa. Demostrasi menentang Soeharto dari Presiden. Sebaliknya kekosongan pers umum membuat persma menaikkan oplahnya dengan berita yang keras, sehingga periode ini secara serentak banyak persma yang dimatikan . [hasil sidang umum MPR] KNPI secara formal dijadikan sebagai wadah tunggal organisasi nasional pemuda.

1980 Kongres IPMI ke V pada bulan April direncanakan di Ujung Pandang, karena alasan perizinan akhirnya Kongress dialihkan di Jakarta, padahal persiapan di Ujungpandang sudah siap. Pada Kongres ini ada dua pemikiran: 1) ingin tetap independensi IPMI dalam kondisi bagaimanapun. 2) ingin IPMI dalam pembinaan organisasi kepemudaan tingkat nasional [KNPI] dengan konsekuensinya IPMI berubah nama menjadi IPPMI (Ikatan Pers Pemuda dan Mahasiswa Indonesia). Dan akhirnya kongres memutuskan tetap pada independensinya dan tidak bergabung dengan KNPI. Meski belum menemukan solusi atas banyaknya pembredelan. Konggres menetapkan ketua umum Wikrama Ilyas Abidin dan Agusman Efendi (sekjen) periode 1980-1982.

[ ] Pada tahun ini “Kampus” ITB [bulan April 1980] dan “Salemba” UI [bulan Mei 1980] dilarang terbit.

[31 Mei ] Depertemen Penerangan [Deppen] dan Departemen Pendidikan dan kebudayaan [Depdikbud] membentuk tim Pembinan Pers kampus mahasiswa Tingkat Nasional melalui SKB Mendikbud & Menpen no. 0166/P/1980, yang anggotanya dari pejabat kedua departemen dan darui dosen-dosen.

1982 pertengahan tahun ini IPMI kian meredup dan dibekukan. Kepengurusan harusnya berakhir tahun 1982. Namun mengalami ketidakjelasan hingga kemudian perlahan organisasi mengalami kebekuan aktifitas. Kondisi ini tidak lepas dari pengaruh normalisasi kampus yang intensif dilakukan tahun 1978. Depdikbud tidak lagi mengakui lembaga intra di tingkat universitas, kecuali pada tingkat fakultas. Sedangkan di luar kampus hanya KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang diakui oleh pemerintah. Meski legalitas IPMI belum dicabut, kondisi ini juga berpengaruh terhadap kinerja IPMI . Praktis aktivitas penerbitan mahasiswa tidak banyak muncul. Menurut Ketua Umum IPMI Pusat Wikrama, meski mengalami kesulitan dengan izin dan dana antara tahun 1980-1982 tak kurang 20 kali diadakan pendidikan pers mahasiswa di seluruh Indonesia.

1983 [16 Maret] Wawasan Almamter diterapkan oleh Mendikbud baru [Nugroho notosusanato], konsep ini sebenarnya sudah diterapkan di UI semasa ia menjabat rektor UI [15 Januari 1982]

1984 Pelita IV. Pemerintah kelabakan soal ekonomi.

[ 26 Maret] Rapat Kerja Nasional Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang menghasilkan Pola Pembinaan Mahasiswa [POLBINMAWA} sebagai pedoman mengatur aktivitas mahasiswa

1985 [21 – 28 Oktober 1985] Pendidikan Pers Mahasiswa Tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta oleh Forum Komunikasi dan Kajian Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, yang menerbitkan majalah mahasiswa Politika. Acara ini diikuti oleh 125 mahasiswa dari 29 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari 17 Kota di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa. Dalam pertemuan ini terungkap akan kesadaran adanya wadah bagi Pers Mahasiswa yang berfungsi sebagai koordinator pengembangan program pendidikan, latihan, seminar, dan diskusi-diskusi mengenai pers mahasiswa. Bahkan sempat disepakati pembentukan tim kecil untuk menjajagi kemungkinan dan kesiapan didirikan suatu lembaga pengembangan pers mahasiswa tersebut. Tim kecil ini terdiri 15 orang dari 13 Perguruan Tinggi peserta acara dengan 2 diantaranya panitia acara. Perwakilan PT itu sengaja ditunjuk yang di Jakarta dengan pertimbangan memudahkan koordinasi tim kecil karena faktor geografis.

[29 Oktober 1985] majalah Balairung terbentuk setelah adanya seminar “Pers mahasiswa UGM“. Kemunculan majalah ini dinilai istimewa karena dikelola oleh mahasiswa. Meski masih ada trauma akibat pembreidelan Koran Mahasiswa UGM “Gelora Mahasiswa“ walaupun akhirnya Balairung ini sempat dibreidel dalam waktu 5 bulan, lalu terbit lagi dengan STT dan pengamatan khusus.

1986 Bulan Juli diresmikan LPM Universitas Nasional yang kemudian menerbitkan koran Solidaritas, meski akhirnya koran ini pun dibreidel. Meski demikian LPM ini menelorkan bererapa aktivis pers mahasiswa, selah satunya Wikrama I Abidin, Ketua Umum IPMI pusat periode 1980-1982. forum-forum pertemuan para pegiat/aktivis pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mulai marak terjadi meski berbentuk off print. Aktivitas-aktivitas penerbitan dan beberapa forum pelatihan dan pendidikan jurnalistik mulai tampak di tahun 1986-1989.

[11 – 21 Agustus 1986] diselengarakan Pekan Orientasi Jurnalis Mahasiswa Se-Jakarta di Jakarta oleh LPM Universitas Nasional “Solidaritas”. Diikuti 211 mahasiswa dari 31 Perguruan Tinggi di Jakarta. Dari acara ini kian terlihat keinginan untuk menghimpun diri dalam satu wadah bersama. Sehingga forum ini menyepakati dibentuknya Kelompok Studi Jurnalistik RELATA yang diharapkan dapat menampung dan menyalurkan bakat – minat mahasiswa Jakarta terhadap jurnalistik, pengembangan media ataupun penerbiatan mahasiswa. RELATA banyak memberikan kontribusi bagi usaha penyatuan gerakan dan aktivis pers mahasiswa di Jakarta.

[5 – 8 Oktober 1986] Latihan Ketrampilan Pers Kampus Mahasiswa tingkat Pembina oleh Jurusan komunikasi Massa FISIP UI bekerjasama dengan Direktorat kamahasiswaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Diikuti oleh 57 aktivis pers mahasiswa dari perguruan tinggi se-Indonesia. Dari diskusi yang dilakukan tersimpul bahwa perlu segera dibentuk wadah nasional untuk pengembangan aktifitas pers mahasiswa di Indonesia. Dan ditegaskan sudah harus dibentuk paling lambat 1 tahun setelah forum itu.

[8 – 15 Desember 1986] Studi Perbandingan Jurnalistik Mahasiswa [Jakarta - Yogyakarta - Surakarta] oleh Biro Pendidikan dan Latihan LPM UNAS yang diikuti 80 aktivis pers mahasiswa dari 8 PT dari Jakarta dan Bandung. Studi dilakukan dengan aktivis pers mahasiswa di UGM, IAIN Sunan Kalijaga dan UMS Surakarta. Dalam kesempatan itu disinggung tentang perlunya wadah atau badan yang berfungsi optimal yakni dalam kesamaan pandangan dan sikap untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme jurnalistik di kalangan mahasiswa.

1987 [26 - 27 Maret 1987] Sarasehan Pers Mahasiswa Nasional di Bandar Lampung. diselenggarakan oleh SKM Teknokra Universitas Lampung.

[27 - 29 Agustus 1987] Pendidikan Pers Mahasiswa se-Indonesia oleh majalah Balairung UGM. Diikuti oleh 247 aktivis Pers Mahasiswa dari 41 PT di Indonesia. Forum ini dihadiri oleh Koesnadi Hardjosoemantri (aktivis pendiri IPMI 1950an). Selanjutnya diadakan diskusi yang diikuti 60 aktivis perwakilan peserta, dari diskusi ini muncul pemikiran untuk menghidupkan satu wadah persma di tingkat nasional. Dalam pertemuan tersebut dibuat panitia ad hoc yang mendapat tanggung jawab untuk menjajagi dan menyiapkan kemungkinan dilahirkannya wadah nasional bagi aktivitas pers mahasiswa. Panitia ad hoc ini terdiri 4 orang. Dua dari Yogyakarta (disebut poros Yogyakarta). Mereka adalah:

Abdul Hamid Dipopramono, Pimpinan Umum majalah Balairung UGM Yogyakarta

M. Imam Aziz, pimpinan Umum majalah Arena IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Sedangkan dua dari Jakarta yang disebut Poros Jakarta adalah:

Rizal Pahlevi Nasution yang waktu itu menjabat sebagai ketua kelompok studi jurnalisik Relata dan pimpinan umum majalah Media Publica, Fikom, Universitas Mustopo Beragama, Jakarta dan

Imran Zein Rolas, LPM Unas, pimpinan umum majalah Politika, Fisip Unas, Jakarta.

Poros Jakarta mendapat tugas melakukan konsolidasi di wilayah barat yang meliputi Jawa Barat, Jakarta, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara Poros Jogyakarta melakukan konsolidasi di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian. Selain itu mereka mendapatkan amanat untuk melakukan konsultasi, konfermasi, lobby dengan pihak-pihak yang dianggap kompeten dengan masalah ini, seperti alumni IPMI, pengurus IPMI terakhir, pejabat universitas dan birokrat.

Dari panitia ad hoc disepakati beberapa langkah diantaranya mengadakan kegiatan dan pertemuan berikut:

[18-20 September 1987] Sarasehan Aktivis Pers Mahasiswa oleh Depot Kreasi Jurnalistik Jakarta Forum di Kuningan Jakarta, diikuti oleh 40 aktivis pers mahasiswa Jakarta, bandung, yogyakarta, Solo, Bogor dan Malang.

[11-13 Oktober 1987] Pertemuan Pengelola Pers Mahasiswa Se-indonesia oleh Balairung UGM di Kaliurang Yogyakarta. Diikuti oleh 60 aktivis dari berbagai penerbitan mahasiswa dan kelompok studi jurnalistik dari tanjungkarang, Ujungpandung, Jakarta, Bogor, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, Salatiga, Surabaya, Malang dan lainnya.

[17-27 Oktober 1987] Pekan Orientasi Jurnalistik Mahasiswa (Nasional) II. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada oleh LPM UNAS. Diikuti oleh 205 aktivis dari 46 PT di Medan, Tanjungkarang, Pontianak, Ujungpandang, Denpasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Bandung, Bogor, Tangerang, dan Jakarta.

Dari serangkaian pertemuan diatas panitia ad hoc memiliki kesimpulan sementara tertanggal 1 November 1987 di Jakarta , yakni:

1) Sudah saatnya hadir / lahir sebuah wadah nasional untuk mengembangkan aktivitas pers mahasiswa Indonesia.

2) Struktur organisasi dan kelembagaannya haruslah luwes / fleksibel sehingga dapat berjalan efektif.

3) perlu diselenggarakan suatu pertemuan nasional untuk melahirkan wadah dimaksud, selambat-lambatnya Mei 1988 (setelah sidang umum MPR RI).

[10 Desember] Mimbar bebas pers mahasiswa di UGM dan UII dalam rangka hari HAM yang dihadiri oleh tidak hanya aktivis persma, pun berdatangan dari luar kota

[11-13 Desember 1987] Pertemuan Pengelola Pers Mahasiswa se-Indonesia/Diskusi Panel Pers Mahasiswa dari Masa ke Masa di Kaliurang Yogyakarta.

[31 Desember] konsolidasi di pantai Parangtritis yang diikuti berbagai aktivis dari beberapa kota.

1988 [18 Januari] Rapat Kerja Nasional Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. Mendikbud baru dijabat oleh Fuad Hasan, karena sebelumnya Nugroho Notosusanto meninggal dunia sebelum habis periodenya. Hasilnya Pola Pengembangan Kemahasiswaan [POLBANG MAWA] ini lebih lunak dan disebut-sebut membawa angin segar pada aktivitas kemahasiswaan.

[26 – 27 Maret] Sarasehan Pers Kampus Mahasiswa se-Indonesia di Teknokra Lampung

[ ] pem-blackout tulisan Arief Budiman “Regenerasi Orde Baru” dalam majalah Arena oleh rektornya, dan dalam waktu hampir bersamaan 7 media terbitan mahasiswa di Univ. Satya Wacana Salatiga dibredel oleh rektornya; imbas [F. Teknik], Sketsa [FKIP], Dian Ekonomi [Ekonomi], Rekayasa [FH], Biota [F.Biologi], dan Agronomi [F.Pertanian], yang dipicu oleh pemberitaan imbas tentang laporan adanya penyimpangan di Universitas.

[11 - 12 April 1988] Mahasiswa IAIN se-Indonesia di Yogyakarta oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salah satu hasilnya, dibentuknya komite Pembelaan pers Mahasiswa indonesia [KPPMI] sebagai solidaritas kesewenangan terhadap pers mahasiswa dan kebebasan pers

[21 - 28 Mei 1988] Orientasi Pendidikan Jurnalistik Mahasiswa di Jakarta tanggal oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

[6 - 7 Agustus 1988] Puwokerto Informal Meeting di Purwokerto, tanggal oleh SKM Sketsa Universitas Jenderal Soedirman. Dihadiri oleh 40 aktivis persma. Pembahasan masih sekitar wadah tunggal, terkait dengan penyikapan terhadap IPMI yang akan konggres. Hasilnya membentuk tim khusus yangberanggotakan 10 orang, termasuk 4 orang panitia ad hoc.

[10 Agustus 1988] Pertemuan dengan dewan pimpinan IPMI pusat yang sudah demisioner di Jakarta, oleh tim kerja persiapan kongres.

[28 Agustus - 1 September 1988] Latihan Ketrampilan Pers Mahasiswa tingkat Pembina se-Indonesia di Yogyakarta

[19 - 22 September 1988] Panel diskusi Sarasehan Pers Mahasiswa Indonesia di Purwokerto di Universitas Jenderal Soedirman (disebut : Pra kongres IPMI VI). Dihadiri oleh kurang lebih 45 PT negeri dan swasta se-Indonesia. Hasil penting dari sarasehan ini berupa DEKLARASI BATU RADEN, yang diantaranya ditandatangani oleh 18 wakil aktivis pers mahasiswa kota yang hadir. Berikut kutipan teks deklarasi Baturaden Purwokerto: “Sadar bahwa demokrasi, keadilan dan kebenaran yang hakiki merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus selalu diupayakan secara berkesinambungan oleh seluruh komponen bangsa. Perguruan Tinggi khusunya pers mahasiswa sebagai salah satu komponennya, bertanggungjawab memperjuangkan cita-cita tersebut secara kritis, konstruktif dan independen.

Dengan semangat kebersamaan dan didorong oleh keinginan luhur untuk melestarikan dan mengemban peran pers mahasiswa di seluruh Indonesia, maka seluruh aktivis pers mahasiswa menyatakan perlu dihidupkan kembali wadah yang bernama Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI).” Tertanggal 21 September 1988. selain itu materi yang dibahas dibagi dalam 3 komisi dengan 3 masalah pokok: komisi A tentang AD/ART, komisi B Program Kerja dan Komisi C persiapan Konggres. Sidang Komisi A berjalan alot sekaligus ribut dan menyenangkan, terjadi debat adu argumentasi hingga sempat 5 kali sidang tertunda dan 7 kali lobyying. Akhirnya rancangan keputusan 40% merubah/menambah/memperbaharui /menyempurnakan AD/ART lama dan mengagendakan pasal 4 dan pasal 7 AD serta pasal 4 bagian butir 3 ART. Seluruhnya tercatat 25 jam waktu ditempuh. Sedangkan komisi B pun berjalan alot. Pembahasan meliputi masalah organisasi, faslititas, kerjasama antar lembaga, kaderisasi dan pengembangan. Dan komisi C yang membahas persiapan konggres memutuskan Lampung sebagai tuan rumah konggres ke VI pada tahun depan, setelah sidang buntu maka dilakukan voting meyisihkan Semarang, Denpasar, dan Pekanbaru. Selain itu pun dibentuk tim pengarah (SC) untuk kepanitiaan persiapan kongres tersebut. Meski pada akhirnya pertemuan ini tidak ada kelanjutan (selalu sulit) untuk mengadakan forum-forum nasional yang ditelah direncanakan itu .

[17 - 27 Oktober 1988] Pekan Orientasi Jurnalistik Mahasiswa Nasional II di Jakarta, lembaga pers mahasiswa Universitas Nasional

1989 Kongres IPMI ke VI [15 - 18 Februari 1989] di Bandar Lampung yang sudah direncanakan gagal. Kegagalan ini, menurut Masduki, karena legalitas pelaksanaan Kongres tidak turun, kondisi politik dan keamanan yang tidak mendukung yakni GPK Warsidi / Way Jepara meletus, dan karena adanya perbedaan persepsi tentang Persma di kalangan aktivis Persma.

[29-30 Maret 1989]. Disusul atas prakarsa LPM Hayam Wuruk UNDIP Semarang diadakan Pertemuan Pers mahasiswa se-jawa dan Bali Dihadiri oleh 30 aktivis persma. Dalam pertemuan tersebut membicarakan peran dan masalah-masalah persma ke depan, serta menanggapi kegagalan Konggres IPMI ke VI di Lampung. Namun pembicaraan tidak selesai karena waktu yang sempit

[1 – 3 April 1989] kemudian dilanjutkan forum persma se-Indonesia oleh HIMMAH UII. Dalam pertemuan ini seperti biasa membahas peran dan masalah yang dihadapi oleh Persma, selain itu juga membahas kode etik persma indonesia. Hasil yang dicapai dalam pertemuan itu disepakati berdirinya Forum Komunikasi Pers Mahasiswa (FKPM) di masing-masing propinsi, dan menuntut panitia Konggres agar mempertanggungjawabkan kepanitiaannya.

[juli] keluar SK Dirjen Dikti no. 849/D/T/1989 tentang penerbitan

[tahun ini] ditetapkannya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

1990 [ ] menyusul PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi dan

[28 Juli ] SK Mendikbud No. 4033/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa di perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan kebijakan SMPT, maka secara formal NKK/BKK dicabut yang dijalankan sejak 1978. Namun SK baru ini dipaksa diterapkan disetiap PT setahun kemudian.

[24 - 29 September 1990] Balairung kembali mengadakan Pendidikan dan Latihan Jurnnalistik Tingkat Lanjut di UGM. Selama tahun 1990, juga dilaksanakan Temu Aktivis Persma di Pabelan - UMS dan Universitas Jember

[6 - 10 Januari 1990] Trainning Pers Mahasiswa se-Indonesia di Kaliurang, oleh Majalah Himmah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

1991 [22 Januari 1991] Pertemuan aktivis pers mahasiswa Yogyakarta di majalah Prospek FPIPS IKIP Negeri Yogyakarta. Pertemuan ini bermula dari pertemuan sebelumnya di Jember. Hasilnya menyepakati adanya keinginan bersama untuk membentuk wadah di tingkat kota. Selanjutnya akan dilanjutkan pertemuan di ARENA IAIN Sunan Kalijaga. Dan betul pada

[30 Januari 1990] pertemuan digelar yang dihadiri oleh Balairung UGM, Arena IAIN, Himmah UII, FKPPM UGM, dan Prospek FPIPS IKIP. Hasilnya fokus pada 2 agenda: 1) mencari rumusan tentang pembentukan wadah bersama. 2) konsolidasi awal persiapan pertemuan aktivis pers mahasiswa nasional di UGM 6-9 Februari 1991. untuk mempertajam dibentuk tim persiapan pembentukan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Yogyakarta beranggotakan Wahyudi (UGM), Miftah (IAIN), Sumardi (IKIP) dan Jazuli (UII). Tugas mereka selain 2 agenda diatas juga untuk menambah jaringan komunikasi ke berbagai PT lain.

[2 Februari 1991] tim 4 orang bertemu di Arena IAIN guna merumuskan latar belakang, format, tujuan dan fungsi serta keanggotaan. Hasilnya dipresentasikan di UII 15 Februari 1991. Pada forum ini disepakati nama organisasi dengan Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Yogyakarta (PPMY) dan menambah Tri Suparyanto Pendapa UST sebagai perumusnya. Meski sudah disepakati PPMY akhirnya baru diresmikan 28 Juni 1991 dalam pertemuan di Pendapa UST.

[6-9 Februari 1991] di Wanagama, Wonosari Yogyakarta Temu Aktivis Pers Mahasiswa yang digelar majalah Balairung UGM, muncul lagi keinginan untuk memebentuk lembaga yang sama sekali baru. Badan pekerja yang dikenal dengan SC nasional dibentuk untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan dan menghimpun penerbitan mahsiswa tingkat daerah. IKIP Bandung dipilih sebagai tempat pra-kongres. Dan dibentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempersiapkan forum pertemuan berikutnya sebagai tindak lanjut butir I Panitia Ad Hoc secara otomatis menjadi Steering Comitee (SC). ditunjuk Tri Suparyanto [LPM Pendapa UST] sebagai Koordinator SC/Ad Hoc.

Panitia Ad Hoc (SC) Pra-Kongres Terdiri atas : Koordinator: Tri Suparyanto, Pendapa - Tamansiswa Sarjanawiyata (Delegasi DIY) Wakil: Okky Satrio, Komentar - Univ. Mustopo (Delegasi DKI Jakarta) Anggota: Zainul Aryadi, Kreatif - IKIP Medan (Delegasi DI Aceh, Sumut, Riau, Sumbar), Ariansyah, Teknokra Univ. Lampung ( Delegasi Lampung, Jambi, Sumsel, dan Bengkulu), Tugas Supriyanto, Isola Pos IKIP Bandung (Delegasi Jawa Barat), Adi Nugroho, Manunggal Univ. Diponegoro (Delegasi Jawa Tengah), Heyder Affan Akkaf - Mimbar Univ. Brawijaya (Delegasi Jawa Timur), I Gusti Putu Artha, Akademika - Univ. Udayana Bali (Delegasi Bali, NTB, NTT, dan Timor-Timur), Mulawarman, Identitas - Univ. Hasanudin (Delegasi Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut) Alimun Hakim, Kinday - Univ. Lambung Mangkurat (Delegasi Kalteng, Kaltim), RH. Siahainena, Unpati Univ. Patimura (Delegasi Maluku dan Irian Jaya).

[22 Maret 1991] Pertemuan prakondisi prakongres yang dilaksanakan di Bandung merumuskan beberapa kesepakatan.

[1 April 1991] keluar Surat Edaran dari Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 05/SE/Ditjen PPG/1991 berisi tentang pengaturan istilah pengurus (pengelola) pers mahasiswa; pemimpin Umum diganti dengan ketua pengarah, pemimpin redaksi diganti dengan ketua penyunting. Selain itu di dalamnya pun diatur tentang isi pemberitaan yang harus mencerminkan ciri akademis dan tidak memberitakan politik praktis.

[28 Juni 1991] Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Yogyakarta (PPMY) akhirnya diresmikan dalam pertemuan di Pendapa UST. Tanggal ini ditetapkan sebagai kelahirannya.

[1 Juli 1991] Direktur Kemahasiswaan Depdikbud mengeluarkan Surat no. 547/D5.5/U/1991 tentang tidak diberikannya rekomendasi atas penyelenggaraan “Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Se-Indonesia“. Dengan pertimbangan: 1) berdasarkan pengalaman selama ini tentang berbagai kegiatan penerbitan kampus mahasiswa ternyata: a) kegiatan tersebut tidak menunjukkan kejelasan sasaran yang ingin dicapai, b) panitia tidak pernah memberikan laporan penyelenggaraan kepada Direktorat Kemahasiswaan. 2) berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Kemahasiswaan terhadap “Temu Aktivis Penerbitan Kampus Se-Indonesia“ yang diselenggarakan di Wonosari Yogyakarta (6-9 Februari 1991) ternyata kegiatan tersebut tidak menunjukkan citra forum akademik sebagaimana layaknya perguruan tinggi. 3) Direktorat Kemahasiswaan telah memprogramkan Latihan Keterampilan Penerbitan Kampus Tingkat Pembia 1991/1992 yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 1992 di Universitas Lampung yang merupakan keputusan Rakernas Pembantu Rektor III-1991.

[7-9 Juli 1991]- 10 Juli] Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia di Isola Pos IKIP Bandung atau disebut Pra-kongres sempat dibatalkan awalnya oleh Dirjen Dikti, meski begitu tetap dilakukan dengan perubahan format acara menjadi Bandung Informal Meeting. Akhirnya pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan yang sampai ditingkat komisi. Komisi I membahas AD/ART. Komisi II membahas rancangan GBHK. Ditambah dibentuk komisi khusus guna membahas surat dari Dikti tersebut. Menyiapkan perangkat lunak yang diperlukan dalam prakongres yang meliputi: rancangan AD/ART, rancangan GBHK, dan pembahasan persiapan kongres pers (penerbitan) mahasiswa Indonesia. Beberapa kesepakatan dihasilkan diantaranya adalah penamaaan organ yang akan dibentuk dengan PPMI (Pehimpunan Penebitan Mahasiswa Indonesia).

[13 September 1991] Konggres PPMY I di UGM. Merumuskan AD/ART, Program Kerja, dan konsolidasi, pembentukan presidium. Terpilih: M. Sholeh (Himmah UII), Didik Supriyanto (Balairung UGM), Didik Purwadi (BPPM UGM), Sumardi (Prospek IKIP), Tri Suparyanto (Pendapa UST), Imron DS (Nuansa UMY), dan Amirudin (Arena IAIN).

[19 - 23 November 1991] Latihan Ketrampilan Penerbitan kampus Mahasiswa Tingkat Pembina Se- Indonesia tahun 1991 di Bandar Lampung, Univ. lampung. Hasil yang penting: Mendesak SC yang terbentuk di Wanagama untuk melaksanakan pertemuan bagi terbentuknya wadah penerbitan kampus mahasiswa sesegera mungkin. Jika tuntutan tidak dipenuhi maka, Pertama, SC harus mempertanggungjawabkan tugas yang telah dimandatkan kepada seluruh aktivis penerbitan kampus se- Indonesia. Kedua, SC harus menyerahkan mandat yang ada kepada aktivis penerbitan kampus se- Indonesia.

[20 Desember 1991] Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia:, Universitas Gajayana Malang. Karena yang hadir hanya perwakilan dari se-Jawa saja, maka hanya membahas beberapa Rancangan Program Kerja PPMI berikutnya . Rancangan program kerja PPMI pun dirumuskan. Keinginan turut menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran kritis sepertinya menjadi semangat pembentukan lembaga ini. Seperti termaktup dalam poin ketiga rumusan umum, yaitu “Menciptakan penerbitan mahasiswa sebagai sarana pembentuk pendapat umum dikalangan mahasiswa ke arah kreatifitas kritis dan dinamis.”.

1992 Majalah VOKAL IKIP PGRI Semarang dicekal oleh rektorat karena meliput Golput di lapotan utamanya.

[14-18 Oktober 1992] Dalam pertemuan yang dikemas dalam bentuk Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Se-Indonesia di Universitas Brawijaya Malang. Diiukuti oleh 72 peserta dari 37 PTN dan PTS se-Indonesia. inilah pernyataan bergabungnya lembaga penerbitan mahasiswa (LPM) yang ada diperguruan tinggi dalam organisasi yang diberi nama PPMI terealisasi. Pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan yaitu: Menyepakati terbentuknya wadah tingkat nasional yang bernama "Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia " (PPMI) pada tanggal 15 Oktober 1992 pukul 16.29 WIB, penetapan AD/ART dan program kerja PPMI, serta kurikulum pendidikan dan latihan (diklat) jurnalistik mahasiswa. Lantas membahas keorganisasian dalam 4 komisi. Komisi A membahas tentang AD/ART. Komisi B tentang program kerja, komisi C tentrang kurikulum pengembangan dan komisi D tentang rekomendasi khusus terhadap permasalahan yang perlu diantisipasi. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Tri Suparyanto, ketua sidang dan Ines Wuri Handayani sekretaris sidang. Beberapa usulan dalam pertemuan itu yakni :

1) membahas struktur organisasi penerbitan mahasiswa di fakultas yang ada di bawah SMF. Karena berkenaan dengan SK Mendikbud 0457/U/1990 tentang pedoman organiasi kemahasiswaan di PT, yang menyebutkan bahwa lembaga kemahasiswaan di fakultas adalah HMJ, SMF, dan BPM. Sedangkan penerbitan kampus mahasiswa berada di bawah SMF.

2) Meminta PPMI untuk menjernihkan prosedur dan mekanisme pembreidelan, penghentian, pembekuan setiap penerbitan mahasiswa, juga status anggota/pengurus mahasiswa dari non-mahasiswa

3) Meminta PPMI untuk mengeluarkan sikap sehubungan dengan penarikan majalah Vokal IKP PGRI Semarang yang dicekal terbit.

4) Mengharuskan PPMI membantu bagi penerbitan mahasiswa untuk memperoleh Surat Izin Terbit.

Lalu, disepakati adanya pertemuan lanjutan PPMI guna kesiapan sekiranya akan diselenggarakan April – Mei/Juni 1993 di Bali, maka untuk dibentuk Panitia Ad Hoc yang bertindak sebagai SC Panitia Kongres PPMI I , yakni:

- Koordinator : Tri Suparyanto/Pendapa - UST(Delegasi DIY), dengan Anggota :

- Tugas Suparyanto/Isola Pos - IKIP Bandung (Delegasi Jabar)

- Arief Adi Kuswardono/Manunggal - Undip (Delegasi Jateng)

- Wignyo Adiyoso/Ketawang Gede - UNIBRAW (Delegasi Jatim)

- Okky satrio/Komentas - Univ. Mustopo (Delegasi Jakarta),

- Aldrin Jaya Hirpathano/Teknokra -UNILA (Delegasi Sumbagsel),

- I Wayan Ananta Widjaya/Akademika - UNUD (Delegasi Bali, NTT,NTB, TIMTIM),

- M. Ridha Saleh/Format - Univ. Tadulako (Delegasi Sulawesi),

- Alimun Hakim/Kinday - Univ. Lambung Mangkurat (delegasi kalimantan),

- Yon Soukotta/Unpati Univ. Patimuraa (Delegasi Maluku dan Irian Jaya).

Adanya SC ini merupakan perubahan dan pergantian SC yang sebelumnya dibentuk di Wanagama karena banyak yang sudah lulus dan non aktif.

1993 [25 Januari 1993] Tabloid Dialoque terbitan Senat Mahasiswa FISIP Unair Surabaya dibredel dan Emil Syarif Ladji, penanggungjawabnya diskorsing melalui SK Rektor no.649/PT.03.H/ I/1993 tertanggal 25 Januari 1993, namun baru diterima yang bersangkutan tanggal 8 Februari 1993

[27 Januari 1993] Konggres PPMY di Arena IAIN membentuk Presidium: A.S Burhan (Arena IAIN) sekaligus koordinator, Tri Suparyanto (Pendapa UST), Rommy Fibri (UGM), Kurniawan (Bulaksumur UGM), Hilal (Himmah UII) dan Miftah (Arena IAIN). Pada tahun ini PPMY pun merespon pembreidelan Tabloid Dialoque Unair Surabaya dengan mengirimkan Surat Terbuak kepada Mendikbud. Diantaranya berisi tuntutan dan himbauan agar turun tangan segera menyelesaikan masalah ini. Di dalamnya pun mengecam sikap rektor Unair yang telah membreidel dan menskorsing Emil Syarif Lahdji penanggungjawabnya. Hasilnya Emil dilepaskan dari skorsing.

[April - Juni 1993] Majalah Arena dibreidel. Berawal pada 23 April 1993 Rektor mengeluarkan surat no. IN/I/HM. 00/1341/93, yang intinya untuk merevisi isi majalah terkait liputan berita tentang Bisnis Keluarga Soeharto dalam majalah edisi no.1/ tahun XVIII/1993, jika tidak maka rektor menyetakan tidak bertanggungjawab. Akhirnya keluarlah SK Rektor no. IN/I/R/PP.003/93 tertanggal 18 Mei 1993 yang membreidel Arena, dan baru diterima Arena tanggal 24 Mei 1993. dengan 2 alasan: 1) Tidak memiliki STT, sedang SIT 1966 dianggap tidak berlaku sebab sudah berganti STT. 2) majalah Arena edisi no.1/1993 tidak mencerminkan penerbitan khusus karena isinya mengarah pada penerbitan umum . Imbasnya berbagai reaksi menentang pembreidelan ini diantaranya aksi solidaritas maraton mahasiswa berdatangan pada 2 – 14 Juni 1993 dari berbagai daerah: Salatiga, Semarang, Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang dan Jember. Sedangkan dari pers mahasiswa: PPMI, PPMY Yogyakarta, FKPPM Malang, FKPMS Semarang, dan FKPM Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan lainnya. Aksi memuncak pada 12 Juni 1993 yang dinamai Kongres Mahasiswa Indonesia, bertema “Pembongkaran Represifitas dalam Kampus“. Dan mereda pada 14 Juni 1993 setelah berdialog. Akhirnya Arena boleh terbit kembali setelah memiliki STT, dan 2 bulan ini pihak rektor akan memantau sepenuhnya.

[1-3 September 1993] Konggres Nasional I PPMI Periode I 1993 – 1995 pada di Kaliurang, dihadiri 56 LPM dari 33 PT. Hasilnya :

- Berdasar ketetapan kongres I PPMI, No.7/TAP/PPMI/IX/1993. Susunan Presidium PPMI adalah: Sekretaris Jendral Presidium: Rommy Fibri Anggota: Asep Wahyu SP (presidium Jawa Timur), I Gede Budana (presidium Bali dan Nusa Tenggara, M. Hasyim (presidium Silaweai dan IBT), Hasan Aoni Azis (Presidium Jawa Tengah). Andreas Ambar Purwanto (Mediator Jawa Barat), Nur Iskandar (Mimbar Untan, Univ. Tanjung Pura, Mediator Kalimantan), E.S. Tyas A. Zain. (Mediator daerah khusus ibukota Jakarta)

- isu nasional : pembreidelan pers umum maupun persma

Masalah serupa yang menimpa Focus Equilibrium FE-Universitas Udayana, Bali, juga menjadi bahasan dalam Kongres I PPMI. Hingga presidium mendapat mandat dari kongres melalui SK Kongres PPMI Nomor 10/TAP/Kongres I/PPMI/IX/1993 tentang Rekomendasi Kebijakan Umum untuk segera membantu menyelesaikan kasus media ini.

1994 [21 Juni 1994] 3 media dibredel: Tempo, Editor dan DeTik.

[] kilas balik tahun 1994 terdapat 3 kasus pers mahasiswa mengalami masalah :

1. Tabloid Mahasiswa SAS Fak. Sastra Univ. Jember Edisi 42 th ke V 1994 hlm. 12-13

2. Majalah Kanaka Fak. Sastra Udayana Bali edisi no.1/th IX/2994 hlm. 6-7

3. Isola Pos IKIP Bandung edisi 15/Th IV/1994 hlm. 12

[28 November – 1 Desember 1994] Training Pers dan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Lanjut di IKIP Bandung. Dihadiri 65 peserta dari 27 PTN dan PTS Sumaterta, Jawa, Madura dan Bali .

1995 [9 Maret 1995] Pijar dibredel dan Independen. Tak berbeda dengan nasib AJI

[14-17 Desember 1995] Konggres Nasional II PPMI Periode II 1995 – 1997 di LPM Tegalboto, Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Univesitas Jember. Dihadiri 77 LPM dari 47 PTmenetapkan perubahan singkatan Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia (PPMI) menjadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).

- Hasilnya: Presidium Pusat PPMI periode 1995-1997 selengkapnya adalah: Dwijo Utomo Maksum (Sekjen Presidium Pusat), Syafarudin Usman (Presidium Wilayah Kalimantan Barat), Moh. Ridwan (Presidium Wilayah Lampung), Nana Rukmana (Unsoued Purwokerto, Mediator Wilayah Jawa Tenganh), Anthon Yuliandri (Presidium Wilayah DI Yogyakarta), Ahmad Amrullah (Presidium Wilayah Jawa Timur), I Made Sarjana (Presidium Wilayah Bali), Arqam Azikin, Unhas (Mediator Wilayah Sulawesi Selatan), Mohammad Iqbal (Univ. Tadulako, Presidium Wilayah Sulawesi Tengah), Muhrim Bay (Presidium Wilayah Sulawesi Tenggara), dan untuk sementara Mediator Wilayah Jawa Barat adalah Dewan Kota Bandung.

- Deklarasi Tegalboto: PPMI telah berani mengambil sebuah sikap tegas untuk tidak mengakui lembaga SIUPP dan STT. Dalam Deklarasi Tegalboto, Ecpose No.13 Th.VI/1996, halaman khusus.

- Rekomendasi untuk membuat sebuah Kode Etik Pers Mahasiswa yang dijadikan acuan etika pers mahasiswa.

- penempatan posisi, orientasi, serta sikap oposisi pengontrol kebijakan pemerintah

- dibidang advokasi -- mengalami sedikit peluasan. Kerja-kerja tidak lagi hanya an sich diarahkan ke intern persma. Tapi juga mencakup hal-hal lain, sekitar kekerasan negara terhadap publik.

- Pensosialisasian dan usaha pembentukan PPMI di berbagai daerah luar Jawa -- Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat terus dilakukan

Pembreidelan pers mahasiswa:

- majalah Aspirasi UPN Jakarta, disertai pemecatan Pimrednya sebagai mahasiswa.

- majalah Indikator FE Universitas Brawijaya, beberapa halamannya

- majalah Arena IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta

- majalah Invest oleh Rektornya, STIESIA Surabaya

1996 [] Buletin Saksi Keadilan -- Sema Fakultas Hukum Universitas Lampung Dibreidel oleh Departemen Penerangan

[10 Mei 1996] Mukernas PPMI I di lampung. Mengeluarkan surat pernyataan sikap, menyatakan bahwa keputusan Departemen Penerangan tersebut tidak beralasan. Karena buletin Saksi Keadilan --seperti halnya media mahasiswa yang lain-- tidak dibawah institusi Departemen Penerangan, sehingga tidak wajib mengikuti instruksi tersebut. Selain itu dalam Mukernas pun dibicarakan prospek Wilayah DI. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai mediator PPMI yang akan ditindak lanjuti lewat sosialisasi dan di musyawarahkan oleh wilayah-wilayah yang bersangkutan sesuai dengan kondisi dan potensi pasca Mukernas.

[20-21 Agustus 1996] pernyataan sikapnya PPMI tegas menolak segala bentuk pendekatan keamanan (security approach) yang dilakukan aparat untuk meredam sikap kritis masyarakat . terhadap kasus insiden aksi mahasiswa 24 April 1996 di ujung Padang (Makassar), Tragedi 27 Juli 1996 (pengambilalihan kantor PDI), Serta kasus pembunuhan terhadap Fuad Mohammad Syafruddin, wartawan harian Bernas Yogyakarta.

1997 KONGGRES III di Surabaya

- Sekretaris Jenderal : Eka Satia Laksmana (Tabloid Jumpa - UPM Universitas Pasundan- Bandung)

- Mediator Jawa Timur : Dwi Muntaha (UKMP - Civitas UNMER - Malang)

- Mediator Yogyakarta : Ade (GEMA Intan )

- Presidium Sumatra Selatan : Komariah (IAIN Raden Patah - Palembang)

- Presidium Sulawesi Selatan : Suparno (Catatan Kaki - Univ. Hasanuddin Ujungpandang

1998 KLB Periode IV 1998 – 2000 di Jombang, Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal : Edie Soetopo ( Ekspresi - BPKM IKIP Yogyakarta)

Presidium Jawa Timur : M. Abdul Kholik (Arrisalah - IAIN Sunan Ampel Surabaya)

- Orentasi PPMI mulai mengarah pada sinergitas gerakan masa rakyat. Karena sebagai sebuah wadah alternatif pemupuk orentasi gerakan persma Indonesia sudah seharusnya PPMI mengarahkan pers mahasiswa Indonesia untuk lebih dekat dengan garis masa rakyat. Pemberitaan dan isu usungan media persma harus mampu menyentuh persoalan-persoalan kerakyatan bahkan lebih jauh harus mampu melakukan pembelaaan.

[Februari – November] gerakan reformasi sambung menyambung di berbagai daerah

[21 Mei 1998] Orde Baru tumbang ditandai dengan pengunduran Soeharto karena desakan mahasiswa dan rakyat bersatu.

[5 Juni 1998] disahkannya Permenpen No. 1/MENPEN/1998, yang berarti dicabutnya Permenpen No. 1/MENPEN/1984. maka dengan demikian mempermudah proses pemberian SIUPP, menyederhanakan 16 syarat menjadi hanya 3 syarat.

1999 [6 Desember 1999] Mukernas dan Dies Natalies PPMI VII di Denpasar Bali

2000 [24—29 Mei 2000] Konggres Nasional PPMI V di Universitas Mataram, Lombok. Dihadiri sekitar 150 utusan dari lembaga-lembaga pers mahasiswa se-Indonesia—minus Riau, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan. PPMI mulai mulai berorientasi ke dalam terlihat dari tujuan Konggres ini yakni, 1) Regenerasi PPMI, 2) Membangun jaringan antar LPM yang ebih kondusif, 3) Penguatan dan penyamaan visi dalam misi yang diemban persma, dan 4) Sillaturrahmi antar LPM.

Namun kenyataannya berbeda, dalam konggres PPMI terbelah dua PPMI berawal dari beberapa LPM Yogyakarta: Balairung, Bulaksumur, Pijar, (UGM), Investor (STIE Widya Wiwaha), Pendapa (UST), Nuansa (UMY), dan Gema (STIPER), dan kemudian diikuti juga Bali, Semarang, dan Purwokerto. Memakai analisis SWOT, teman-teman Yogya melihat bahwa kekuatan PPMI, pada dasarnya, terletak pada (potensi) LPM-LPM yang tergabung. Akhirnya muncul format baru komunitas LPM-LPM se-Indonesia bernama "Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Indonesia" (Forkom Persma Indonesia)

Terpilih sebagai presidium nasional berikut:

Koordinator : Saiful Muslim ( KKM Media Universitas Mataram)

PresiNas Jatim : Agus Susantoro (UKPKM - Tegalboto Universitas Jember)

PresNas Jateng + DIY : Noer Mustari (Pabelan Pos - Univ. Muhammadiyah Solo)

PresNas Jawa Barat + DKI : Agutine Melanie ( UPM Isola Pos - UPI Bandung)

PresNas Palembang +sekitarnya : Adi Helmy Nando

PresNas Aceh : Darmadi ( IAIN Araniri Aceh )

Presnas Mataran +Bali : Saiful Muslim (KKMmedia Universitas Mataram)

Staff Nasional PPMI : Iwan Kurniawan ( LPM Wahana Care taker PPMY), Indra Ramos (LPM HIMMAH, Supatno (Pabelan Pos), M.Jaelani (LPM HIMMAH UII)

2002 [5-10 April 2002] Konggres Nasional PPMI VI di Malang.

Sekjen terpilih Rizal Asep Nugroho. [4-8 Agustus 2002] Mukernas di Denpasar Bali

2003 [28 februari – 05 Maret 2003] Dies Natalies PPMI ke 10

2004 [ 31 Januari – 4 Februari 2004] Konggres Nasional PPMI VII di Bandung terpilih Agung Sedayu (Sekjend ke VII)

Selengkapnya pengurus Badan Pekerja Nasional PPMI Periode 2004-2006, Bidang Litbang: Yekthi Hesthi Murthi (Situs Unair), Andika Wardana (Civitas, Unmer Malang), Sunarti Kabad (edukasi IAIN Surabaya), Nanang (Siar UNM), Daniel (Indikator Unibraw), M. Yusuf (Persma Poltek UP), Hasanudin Usman (LPPM Format STIMIK Dipanegara), M. K. Nursal NS (LPMH Unhas). Bidang Advokasi: Faliqul Isbah (Arena UIN Su-Ka), Arif (Introspektif Kopma UIN Su-Ka), Fahrudin (Amanat), Titis (Ekspresi). Bidang Sosialisasi dan Media: Bima A. (Isola UPI0, Anis (Suaka UIN SGJ Bandung). Bidang Organisasi: Bidang Dana Usaha: . Sedangkan Dewan Etik Nasional: Engkos Kosnadi (DIY), Hendra Firmansyah (Bandung), Muammar Kaddafi (Bali), Akhmad Efendi (Semarang), Aceng (Situbondo), M. Khodim (Surabaya), Fitria (Mataram), Sirul Haq (Makasar), dan Agus (Untan, Pontianak)

[3 - 5 Mei 2004] Mukernas PPMI V di Semarang. Dihadiri oleh 43 LPM. Perumusan Awal Program Kerja BP Nas dan DEN, dan bentuk2 koordinasi yakni Pertemuan langsung, Informal Meeting. Mailinglist (e-mail), Chating, SMS, Rakor.

2005 [17 – 21 April 2005] Pelatihan Jurnalisme Advokasi

2006 [20-23 Maret 2006] Konggres Nasional PPMI VIII di Makasar. Terpilih Muhammad Arman

[Oktober 2006] Mukernas di Madura

2007 [4-8 April 2007] Dies Natalis PPMI di Semarang. Forum yang dihadiri oleh 76 peserta ini dimanfaat untuk konsolidasi nasional pengurus PPMI. Kesempatan ini muncul wacana bahwa PPMI hendaknya menjadi badan hukum, namun akhirnya mentah.

Pembekuan LPM Watak STIEM Bongaya Makasar dan pemecatan pimpinan dan anggotanya oleh rektornya lewat SK No. 706/U.I/STIEM/VIII/2007

2008 [17 – 21 Juli 2008] Konggres Nasional PPMI IX di Mataram. Dan terpilih Fandy Ahmad

 

KESADARAN SEJARAH

Dalam proses penulisan sejarah yang mampuh mengembangkan kesadaran manusia adalah bahwa sejarah mempunyai pengembangan menentukan ide dalam perjalanan roh yang pada hakekatnya bebas, maka sejarah disebut perjalanan kebebasan. Hal ini skema filsafat Hegel kompleksinya menyusup dalam fakta sejarah. Fakta utama yang tampak mengukuhkan tesisnya adalah, bahwa dalam peradaban timur dimasa lalu, seorang saja yang bebas, peradaban yunani dan romawi kuno beberapa orang saja yang bebas, dan peradaban jerman serta anglo-saxon semuanya bebas.

Sejarawan mengkontruksi sejarah dunia dengan menggunakan ukuran-ukuran logis. Karena adanya proses dialektika, maka ukuran logis tersebut membentuk tiga hal. Tapi skema yang rapi tidak sepenuhnya selaras dengan kenyataan histois. Dan alasan ini, “Lectures on the philosophy of History” belakangan ini jarang dibaca secara menyeluruh. Tetapi tesis yang disajikan dalam pengantar telah menandaskan : bahwa sejarah adalah perjalanan kebebasan. Tesis Hegelian ini bukan sesuatu yang baru. Tesis semacam itu pernah dinyatakan kant, lama sebelum dinyatakan Hegel. Bagi Kant, kebebasan dalam masyarakat adalah produk alam dan sejarah adalah sebuah “perkembangan dalam kesadaran kebebasan”.

Rumusan dalam difinisi Kant, “kebebasan, perkembangan, dan kesadaran” mempunyai makna lebih dari seorang pejalan kaki. Ketika Hegel mengambil alih, Roh sejarah mulai berhembus lewat filsafat. Pendapat Kuntowijoyo menganalisah tentang kesadaran sejarah; mempunyai beberapa kegunaan dalam sejarahnya itu sendiri, dijadikan bukti bahwa sejarah memag perlu di pegang sebagai pedoman masyarakat dalam hidupnya.

Yang pertama, Guna Intristik. Terbagi empat guna sejarah, yaitu sejarah sebagai ilmu, banyak contoh sejarawan bukanlah orang yang memang terdidik untuk menjadi sejarawan artinya penulis sejarah dapat datang dari mana saja. Wartawan, guru, politisi, sastrawan dan pendeta boleh saja menulis sejarah, tidak demikian sejarawan. Sejarah adalah ilmu yang terbukah. Keterbukaan itu membuat siapa pun dapat mengaguh sebagai sejarawan secara sah, asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu.

sejarah sebagai cara mengatahi masa lampau, bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan yang sudah mengenal tulisan pada umumnya mengandalkan sejarah. Ada setidaknya dua sikap terhadap sejarah setelah orang mengatahui masa lampaunya, yaitu (1) melestarikan masa lampau, menganggap masa lampau itu penuh makna. Para pengumpul bendah-bendah kuno yang melestarikan masa lampau untuk masa lampau itu disebut antikurian. Yang termasuk antikurianisme ialah mereka yang mengambil air dari air bersihan kereta kepunyaan keraton di Yogyakarta.

(2) Sesudah proklamasi ’45 ada daerah yang berusaha menolak kehadiran kerajaan. Di antaranya ialah surakarta mangkunegara. Di surakatra timbul gerakan pemuda untuk nmeruntuhkan kerajaan, sekalipun usaha itu menda[pat tantangan dari pakasa (Pakempalan Kaula Surakarta) yang mendukung keberadaan keraton. Sejarah sebagai pernyataan pendapat, contoh dalam penulisan sejarah Amerika terdapat dua aliran yang sama-sama menggunakan sejarah : a) aliran yang menekankan konsensus diantaranya terdapat dalam tesis garis depan (Frontier Thesis) mengatakan bahwa Amerika selalu menghadapi garis depan. Sejak kedatangannya ditempat baru, yang terjadi ialah masyarakat yang selalu memperluas daerahnya.

b) aliran yang menekankan konflik biasanya mengajukan tesis persekongkolan (conpiracy), misalnya, perang saudara di Amerika adalah hasil persekonggolan kaum industri dan kaum politisi. Semboyan “free soi, free labor” adalah dalih kaum industri intuk mendapat tenaga. Perang itu terjadi karena pihak utara melakukan provokasi dan persekongkolan pada perang dunia II. Sejarah sebagai profesi, orang tidak semua lulusan sejara dapat tertampung dam profesi kesejarahan. Ada lulusan sejarah yang jadi karyawan pengusah sepatu, pengalengan ikan, perusahaan farmasi, dan tidak sedikit yang jadi guru di luar ilmunya.

Yang kedua, Guna Ekstrinsik. Sejarah dapat di gunakan sebagai liberal education untuk mempersiapkan mahasiswa, supaya mereka siap secara filosofis, tidak saja untuk yang akan belajar di juurusan sejarah dari SD, SMP, SMU, dan PT. secara umum sejarah mempunya fungsi pendidikan yaitu sebagai pendidikan moral, penalaran, politik kebijakan, perubahan, masa depan, dan ilmu bantu. Selain sebagai pendidikan; berfungsi sebagai latar belakang, rujukan dan bukti.

Daftar Pustaka

 Prof. DR. kuntowijoyo, pengantar ilmu sejarah,Yogyakarta. Mizan media utama

 Robert S. hartman, nalar dalam sejarah, jakarta. Mizan publika

DINAMIKA POLITIK FASE PERKEMBANGAN POLIS MENJADI KOSMOPOLIS DALAM KANCA DUNIA HELENISTIK DAN ISKANDAR ZULKARNAIN

BAB I

Pendahuluan

I.1 Latar belakang

Para ahli filsuf sejarah menggambarkan konsep polis masa perkembangan bangsa yunani, pada awalnya Polis (Negara-Kota) berada di kawasan yunani kuno bersamaan dengan pesisir Asia kecil yang mengalami puncak kesegaran dalam prestasi kulturnya sangat tinggi. Landasan pemikirannya masih terus menjadi inspirasi dasar mengenai bentuk pemerintah negara-kota . Konsepsinya pernah dijalankan masa imperium yang dimulai dari Macedonia oleh Iskandar Zulkarnaen (Aleksander Agung). Sementara kolektifitas masyarakat yunani belum kuat, sampai dapat digaris bawahi yaitu kehilangan orentasi politik yang kuat, secara signifikan terjadi degradasi dari peran tradisionalnya sebagai kebiasaan moral dan sosial mediteranian bagian timur.

Tokoh filsuf Plato dan Aristoteles memandang gejola social masyarakat yunani menggolongkan sebagian wilayah yang sudah mengalami ketidak percayaan suatu negara besar. Keduanya merasakan bahwa yunani telah melewati proses yang melampaui polis lebih kecil ruang lingkupnya, serta memandang suatu kehidupan masyarakat sudah dibatasi sistem kekuasaan. karena rakyatnya secara umum tidak memiliki kemampuan kecuali saling bekerja sama melawan agresor atau pemfasilitasan perdagangan, “kondisi semacam ini bukan merupakan Negara”. Hal-hal yang menggambarkan manusia bersama-sama dalam suatu kesatuan ”dibentuk melalui persahabatan.”

Macedonia masih dipegang kekuasaan raja philippos sebelum mengalami perubahan social polis pada masa fase perkembangannya, kemudian kepemimpinan raja macedonia diwariskan keputra mahkota alexandros waktu berumur 13 tahun telah mendapat pendidikan pemikiran aristoteles, sampai dikenal sebagai raja pemuda sang penakluk yang kuat, tekat dan pemberani. Yaitu Alexander agung dalam tulisan arab dikenal sebagai Iskandar zulkarnain. Setelah Macedonia mengalami kejayaan Negara-kota yang merdeka, iskandar zulkarnain pada saat menjadi raja mampuh mengarahkan pasukannya untuk dikirim pergi berperang ke arah timur supaya dapat menakluk Persia dan negeri lainnya, juga mengalami kekalahan dalam peperangan.

Penakluk Philip dari Macedonia dan Aleksander Agung telah nenurunkan polis ke dalam posisi unit kecil sudah tidak layak melakukan sistem politik yang jauh lebih besar, yakni sistem kerajaan. Perjuangan melawan kekuasaan yang di dominasi kekuatan militer telah memcoba mengambarkan politik lebih cepat di dunia. Namun pergolakan manusia yang sudah terbiasa dengan keakraban masyarakat tertinggal dan menjadi orang terasing dari munculnya perlawanan dalam peristiwa perebutan kekuasaan polis. Pada hal sebelumnya, alam pikiran yunani kuno telah mengkonsepsikan sebuah Negara, pemerintah dan perundang-undang yang bertitik tumpu pada landasan etika yang berhubungan dengan persoalan baik dan buruk.

Kegelisahan sosial memuculkan kondisi ekonomi yang gawat, menyebabkan tiga kondisi social pada sejarah akhir abad ke-3 SM, salah satunya adalah Filsafat Pengunduran Diri, Epicureanisme, Stoicisme. Semua kondisi ini membuat ketidakamanan individu sampai pada proses penaklukan kembali Macedonia dan Romawi, sementara pemikiran yunani didominasi oleh kepatuhan sipil dan religius dalam negara-kota. Ketika masyarakat yunani berkisar sebagai warga negara, dengan berubahnya cara pandang dunia setelah memakai etika individual yang dapat mempengaruhi keragaman sosial semakin menonjol. Karena teori politik saat itu dihadapkan dengan tugas penafsiran kembali hubungan politik dan sosial menurut istilah lain terkait hubungan yang diberikan oleh polis.

Ketika masa kekuatan politik melampaui tiga dinasti sudah meninggalkan warisan kepada kerajaan Alexandria. para filsuf yunani benar-benar berpaling dari pemikiran politik tentang program kebijaksanaan individu. Sementara mereka tidak mempersoalkan “bagaimana Negara yang baik bisa muncul dan menjalankan”, justru persoalan yang menjadi kajian mereka adalah “bagaimana manusia bisa bijak dalam kondisi yang amburadul dan jahat”, “bagaimana kebahagiaan bisa diperoleh dengan jaman yang penuh bahaya dan prolem?”

Para ahli berupaya mencoba mengantisipasi teori klasik yang persoalan partisipasi public dan mengenai tatanan baru, manusia mulai melihat kedalam dan mencari kunci pintu buka dalam diri mereka untuk meraih kebahagiaan individu. Dua dari beberapa madzhab filsafat penting yang mengkarakterisasikan masyarakat dari transisi antara yunani klasik dan romawi, adalah didominasi oleh mazhab Epicurus dan mazhab stoics. Mazhab pertama didirikan oleh epicurus (341-270 SM) di taman athena dijadikan sebagai sekolahnya. Sejalan dengan spirit yang lazim saat itu, dia berupaya bagaimana asal mula manusia memperoleh kebahagiaan yang tidak terlepas dari Negara.

Kehidupan manusia sesungguhnya, menurut Epicurus, terletak pada penghindaran dari kerusuhan dan kekhawatiran dalam persahabatan yang menyenangkan di antara kelompok kecil adalah sebuah bentuk pilihan. Meski beranggapan demikian untuk meraih kenikmatan lebih menekankan kebebasan jiwa dari kecemasan. Salah satu tindakan yang dilakukan masyarakat setelah penaklukan Philip dari Macedonia yaitu menghindari semua bentuk aktivitas publik. Karena tindakan tersebut tidak di hindari kemudian akan menyebabkan kealpaan ( kejahatan) manusia dari munculnya beberapa perlawanan dalam permainan politik sampai terjadi penggeseran penduduk semakin menurun, atas dasar kondisi semacam ini yang menjadi pertanyaan Mengapa polis mengalami perubahan sistem?.

Implikasi uraian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjaukan diri dari keikutsertaan dalam urusan Negara dan meninggalkan aktivitas politik untuk memilih yang lain. Epicurus serta para pengikutnya tidak menolak otoritas politik yang diperlukan dalam masyarakat untuk mempertahankan tatanan sosial. Mazhab Stoic, institusi akademik Athena terbesar telah mempunyai asal-mula yang sejaman dengan Epicureanisme. Namun demikian, sejarahnya lebih panjang, doktrinnya tidak bagitu kaku dan pengaruhnya jauh lebih besar.

Sebagaimana dikembangkan Stoicisme, idenya mengenai masyarakat mistik dimana semua orang setara dibawah satu hukum alamiah yang universal mulai memperoleh maknanya dalam kontek politik. Alih-alih polis kuno, pemikiran orang stoic menggantikan kosmopolis dengan kewargaannya, persaudaraan manusiannya dan pengikatan hukum universal terhadap semua rakyat. Artinya Negara ideal harus meliputi seluruh dunia tanpa ada pengakuan identitas kewarga negaraan. Negara-negara yang ada hanya kebutuhan temporer, sementara orang-orang yang bijak berada sejauh mungkin dirinya seraya mengharapkan persaudaraan semua manusia dalam kewargaan dunia.

Aspek universalitas stoicisme mengharapkan orang romawi yang agaknya di takdirkan untuk membawa semua ras ke dalam kontrol politik mereka, stoic harus dibersihkan dari unsur-unsur kesendirian menuju kehidupan publik untuk dijadikan patron yang lebih bisa diaplikasikan secara langsung tentang negara politik ideal. Tugas merevisi ini jatuh pada Panaetius dari Rhodes (189-109 SM). Panaetius, sebagaimana koleganya dari yunani, polybius, merupakan seorang raja yang sangat bergairah.

Keduanya merupakan teman akrab Scipos Africanus dan mereka dikeliling oleh masyarakat romawi yang hebat dan cerdas. Dalam lingkaran ini telah terdapat pengaruh pentransmisian filsafat yunani ke romawi baru. Panaetius mampu menafsirkan pemikiran yunani dengan mengembalikan fisafat stoic menurut arahan plato dan aristoteles tentang aktivitas politik. Panaetius menyebutkan bahwa pekerjaan tertinggi manusia adalah mendekdikasikan dirinya pada persoalan public.

I.2 Rumusan masalah

Terkait penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam proses pembuatan makalah yang dapat dipecahkan dari berbagai pokok persoalan adalah:

1. bagaimana pengaruh Macedonia Philip sampai Aleksander Agung (Iskandar Zulkarnain) melakukan pertarungan politik kekuasaan?

2. bagaiman pengaruh budaya helenisme terhadap bangsa Macedonia mulai dipelopori raja Philip sampai aleksander agung di yunani?

3. bagaimana proses perubahan polis menjadi kosmopolis yang terjadi dalam peristiwa sejarah Yunani kuno?

BAB II

Pembahasan

2.1 Dunia Helenistik

Sejarah kawasan yunani di zaman antik dapat dilihat masa periodesasi negara-negara kota yang merdeka, telah ditutup riwayatnya oleh Philip dan Aleksander dari kerajaan Macedonia sebagai penguasa tunggal . Karena pada kenyataannya Medo kekaisaran Persia serta sejumlah penduduk sejaman Negara kota yunani telah dipikat adanya institusi politik dengan cara ketertarikan kesatria dilihat kuat. Pengaruh kekuasaan Macedonia timbul akibat masyarakat di doktrin untuk menerima pemujaan terhadap satu sosok pribadi secara sukarela

Kesetiaan bangsa Medes dan Persia terpusat pada satu orang yaitu Raja Achaemenia. Sedangkan kesetiaan bangsa yunani terfokus pada dewa-dewa khayalan yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara-kota tersebut. Kedua kesetiaan terjadi perlawanan untuk saling mempertahankan atas perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat dipertahankan. Pada tahun 499 SM, kekaisaran Persia yunani-asia memberontak dan mendapat dukungan militer dari dua kota yunani, yaitu Athena dan erethria. Kondisi kekaisaran Persia terlihat bahwa harus menaklukkan sampai mampu menguasai dunia helenis.

Kekaisaran Persia adalah suatu struktur politik yang paling luas dari kepadatan yang pernah dibangun, sedangkan lawannya, yunani, secara politik terpisah menjadi ratusan Negara-kota dan seringkali terjadi perang saudara. Selama masa konfrontasi yunani-persia, pada tahun 499-330 SM, hanya ada dua periode singkat, yaitu dua tahun (480-479 SM) dan delapan tahun (337-330 SM) – terbentuknya persekutuan antara beberapa Negara-kota yunani untuk melawan Persia. Pada periode pertama, persatuan bangsa yunani berhasil memukul mundur invasi bangsa Persia. Bahkan periode kedua bangsa yunani akhirnya berhasi menginvasi serta menaklukkan kekaisaran Persia.

Negara-kota yunani tahun 546 SM yang berada di asia telah di kuasai Persia. Kecuali miletus, hampir semua Negara-kota yang sebelumnya berada dibawah kekuasaan bangsa Lydia, pada masa bangkitnya kekuasan Persia terjadi pemotongan sejarah dengan munculnya pembagian kekuasaan diwilayahnya. Namun bangsa Lydia merupakan bangsa yang sudah terbiasan dengan kehadiran bangsa yunani, karena mereka mendapat pengaruh dari kebudayaan Helenisme.

Pemberontakan yunani-asia membutuhkan waktu 6 tahun (499-494 SM) untuk membuat bangsa Persia sadar bahwa mereka belum mengamankan perbatasan bagian barat daya mereka lemah. Laut aegea adalah danau bangsa yunani, dan bangsa Persia tidak dapat mempertahankan daerah pesisir timur dengan aman, sampai mereka dapat menguasai bagian baratnya juga. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa sebelum pemberontakan pertama darius yang terjadi pada tahun 499 SM, darius telah menguasai pangkalan terdepan antara bagian bawah sungai Danaube dengan gunung Olimpus. Sementara kekuasaan darius mencakup satu kerajaan di yunani, yaitu Macedonia, ditambah dengan pos perdagangan koloni di sepanjang pantai eropa di antara delta Danube dan gunung Olimpus.

Pada tahun 490 SM, darius mengirimkan pasukannya lewat laut untuk melawan Eretia dan Athena dapat ditaklukkan sampai menjadi pengikut pasukan militer perang yang lebih kuat lagi. Pasukan Athena mampu memahami strategi perang Persia, sebagai salah satu cara Macedonia mengatur dalam melakukan pertempuran terhadap Persia. Namun bangsa yunani-eropa sudah melupakan pelajaran berharga yang mereka dapat dalam perjalanan dua tahun, setelah beberapa Negara minoritass yang bersatu berhasil mengalahkan kekaisaran Persia.

Dunia helenis telah mempunyai persatuan dalam bidang ekonomi sebagai hasil dari revolusi industri dan komersilnya pada tahun ketuju sebelum masehi. Akan tetapi, aliansi yunani-eropa daratan yang setelah berhasil mengalahkan Persia, pecah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan. Yang pertama, terdiri dari Sparta yang bersekutu dengan peloponesiannya. Yang kedua adalah liga delia, yang terdiri dari Athena beserta negara-negara kota yunani yang telah dibebaskan dari kekuasaan Persia.

Pada tahun 459 SM, Athena berperang melawan sekutu Sparta di yunani-eropa, sambil melawan Persia. Pada tahun 460 SM, Athena mengukuhkan perlawanan terhadap Persia dengan tindakannya mendukung pemberontakan bangsa mesir, dan pada 454 SM, pasukan Athena di hancurkan setelah para pemberontak dari mesir menyerah dalam serangan balasan Persia. Pada 431 SM, keterlibatan sekutu Sparta dalam perang melawan Athena sampai kekaisarannya jatuh. Namun Sparta masih berada dibawah kekuasaan raja Philip dari Macedonia yang akhirnya berhasil dipaksa untuk membentuk liga Corinth dengan tujuan menyerang kekaisaran Persia juga. Tapi raja Philip terbunuh puncak karirnya setelah mempersiapkan pasukan tentara terpilih tiba di asia, kemudian diganti oleh putra Philip, yaitu aleksander mampu mengubah dunia yunani dengan menaklukkan asia kecil, siria, mesir, babilonia, Persia, samarkand, bactria dan pujab. Bangsa Macedonia salah satu bangsa yunani yang tidak terpengaruh budaya Helenisme.

Raja Philip II ( aleksander agung ) macedonia punyak peluang memainkan politik praksis dari beberapa Negara-negara kota terjadi berturut-turut, seperti Athena, Sparta dan thebes bergabung dengan hunbungan internasional yang telah gagal mengekspansi pengaruh budayanya. Selama tahun 478-338, dunia helenis terpuruk pada titik terendah dalam bidang politiknya sampai mencapai titik tertinggi dalam bidang kebudayaan. Setidaknya ketiga tokoh yang mengkonsepsikan budaya helenis; Sophocles, seorang pujangga dramatic (490-429 SM), Pericles, seorang negarawan, dan Socrates (469-399) yang seorang filosof harus memberikan konstribusi pada kejayaan kebudayaannya.

Athena pada abad kelima dapat disebut sebagai helenisnya-helenis, dalam artian bahwa Athena sebelumnya telah memainkan peranan dalam jaman protogeometri dan geometri dalam sejarah helenis. Lawan politik budaya helenis adalah sophist salah satu yang paling awal muncul adalah Georgia dari kota siceliot, leotini (480-395 SM) dengan cepat berkembang diseluruh penjuru yunani dan kebanyakan dari mereka yang datang ke Athena, karena Athena adalah Negara-kota yang paling menonjol pada saat itu. Tapi, tidak ada seorang sophit yang unggul di Athena-kecuali mengikuti aritophenes dalam kesalahan interpretasi terhadap Socrates.

Kontribusi Athena terhadap kebudayaan helenis yang paling terkenal adalah dalam bidang drama, filosofi dan pelukisan vas. Meskipun demikian, Athena pada abad kelima bukanlah asal filosofi helenis, filosofi helenis muncul pada abad keenam di Ionia ini sebuah titik tolak yang baru dengan hati-hati mengalihkan bidang keahliannya dari ilmu fisika ke sifat-sifat manusia.

2.2 Peran Politik Alexander Agung (Iskandar Zulkarnain)

Pada jangka waktu dua puluh tahun (359-338 SM) selama raja Philip II dari Macedonia telah menguasai seluruh Negara yunani-eropa sampai otranto, kecuali eripus, Sparta, bizantium dibawah kendali politiknya. Alexander, telah menaklukkan seluruh kekaisaran Persia, termasuk seluruh daerah yang pernah di kuasainya di lembah sungai Indus, tanpa kehilangan kendali atas daerah yang telah diwarisinya oleh ayahnya.

Aleksander secara efektif memberi perintah terhadap seluruh bagian tengah dari dunia kuno Oikoumene dengan menegaskan kekuasaannya terhadap seluruh yunani, yaitu salah satu Negara-kota yang termasuk anggota liga Corinth untuk mengembalikan warganya yang telah diasingkan. Maka alexander berencana untuk menaklukkan sisa Oikoumene, dimulai dari Arabia (tidak ada seorang pun dari jamannya yang menyadari luasnya daerah penghuni di permukaan bumi). Tapi pada tahun 323 SM Alexander meninggal tanpa disangka-sangka, meskipun keberhassilan politiknya luar biasa, namun berakhir buruk.

Kematian Alexander adalah suatu tanda akan terjadinya perpecahan dalam kerajaannya. Negara-negara di yunani selatan termasuk Sparta, dengan cepat mengangkat senjata melawan Macedonia. Pada 322 SM semua daerah, kecuali Aetolia, dipaksa untuk menyerah, tapi pada 321 SM perwira senior dari angkatan bersenjata Macedonia mulai berperang satu sama lain. Perang antara para pengganti Alexander berlangsung selama empat puluh tahun (321-281 SM), dan usaha penyatuhan yang dilakukan oleh raja Philip II (Alexander), tidak terselesaikan. Para pewarisnya saling bermusuhan membiayai persaingan mereka dengan mas batangan yang telah diminta oleh pemerintah kekaisaran Persia dari penduduknya selama dua abad.

Kekaisaran Persia menghambur-hamburkan simpanan itu untuk membayar terhadap tentara Macedonia yang telah berhasil di himpun oleh masing-masing pesaing itu dan dilengkapi dengan senjata yang berasal dari luar Macedonia. Pembayaran terhadap tentara itu disebar luaskan keseluruh dunia helenis dan mengakibatkan inflasi mata uang yang kemudia menekan upah penduduk yang bekerja dalam sector industri dan perdagangan. Perang antara para pewaris Alexander ini masih kalah brutal dari pada perang yang terjadi antara Negara-kota helenis sebelum perdamaian di paksakan terhadap mereka pada tahun 338 SM oleh Philip II.

Para penduduk Negara-kota saling berperang dengan disertai kebencian mendalam. Para pewaris Alexander dapat disewakan oleh para penduduknya yang mendewakan dirinya sendiri. Akan tetapi mereka tidak menganggap pemujaan yang serius, karena mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan dari keberhasilan kekuasaan Macedonia, Negara-kota yunani secara de facto sudah termasuk dalam kehancuran. Karena fase perkembangan politik kekuasaan pasca Alexander pembebasan lahan kota-kota yang berada dibawah tekanan politiknya untuk lebih madiri.

Kondisi semacam ini, merupakan eutiminisme perampasan peralihan kekuasaan politik sebelum dimiliki oleh lawan politik Alexander. Kekuatan kekuasaan Persia tetap bertahan menempu ke wilayah yunani adalah sebuah bencana. Rezim politik Persia telah memberikan ketentraman bagi Negara-kota lain untuk menyembuhkan dengan mengembalikan kemerdekaannya dari tekanan politik militerisme asyria juga

Negara yang paling menderita yaitu Macedonia atas sikap penaklukan yang telah dilakukan Alexander. Karena cara yang digunakan oleh Philip II untuk menaklukkan yunani khususnya adalah dengan merekrut pasukan infanteri yang berasal dari kaum petani untuk menambah jumlah kavaleri Macedonia. Pada saat Alexander menginvasi kekaisaran Persia telah meninggalkan sebagian tetaranya di eropa untuk mengendalikan daerah selatan yunani yang dikuasai oleh serangan barbar dari utara.

Lawan Macedonia yang paling berhasil adalah konfederasi aetolia yaitu salah satu pemberontak Negara yunani yang belum menyerah kepada Macedonia pada tahun 322 SM. Pertahanannya melalui pembentukan benteng kedaulatan di sisir utara sampai ketimur daratan yunani. Ahli pemikir politik romawi, bangsa aetolia memberikan hak kewarganegaraan sepenuhnya kepada warga yang mau bekerja sama dengannya. Akan tetapi strategi yang dibangun masih bisa dikendalikan oleh kekuatan politik militer Alexander sebelum dijatuhkan.

BAB III

Kesimpulan

Hasil pembahasan di atas dapat ditari kesimpulan bahwa proses perubahan sistem pemerintahan polis khususnya Macedonia Negara kota di yunani menjadi kosmopolis adalah timbulnya pembebasan lahan kota yang berada dibawa kekuasan militer Alexander raja Philip II sebelum

Daftar Pustaka


Russell Bertrand 2004, Sejarah Filsafat Barat Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
Toynbee Arnold 2007, Sejarah Umat Manusia; Uraian Analitis, Kronologis, Naratif Dan Komparatif, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
Schmandt Henryj 2009, Filsafat Politik; Kajian Histories Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
Hatta Mohammad 1986, Alam Pikiran Yunani, Jakarta; Tintamas
Syam Firdaus 2007, Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3, Jakarta; Bumi Aksara
Fakhry Majid 2001, Sejarah Filsafat Islam; Sebuah Peta Kronologis, Bandung; Mizan